TEMPO.CO, Sukabumi - Dedi Supardi, Wali Kota Cirebon, kandidat Gubernur Jawa Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berpasangan dengan Rieke Dyah Pitaloka (Oneng), mulai melakukan sosialisasi ke berbagai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP di Jawa Barat, termasuk ke kota dan kabupaten Sukabumi. “Saya siap memimpin Jawa Barat 2013 bersama Rieke Dyah Pitaloka,” ujar Dedi di Sukabumi, Senin 23 Januri 2012.
Menurut Dedi, pasangan ini merupakan pasangan yang ideal karena kami bisa saling melengkapi dan mampu bekerja maksimal memimpin Jawa Barat ke depan. Pasangan ini juga memiliki latar belakang berbeda tapi bisa melengkapi. “Saya lama di birokrasi sempat menjabat sekretaris daerah sebelum terpilih menjadi Wali Kota Cirebon selama dua periode. Rieke sangat populer di masyarakat dan dia juga mempunyai kapasitas karena latar belakang dia selama bergabung bersama PDIP,” ucap Dedi.
Dedi menjelaskan sosialisasi ini merupakan kewajiban para bakal calon seperti yang diputuskan dalam Konferensi Daerah (Konferda) Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Barat. Hasil sosialisasi mereka akan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Februari mendatang.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan PDIP dalam Pemilukada Jawa Barat mendatang dapat mengusung calon gubernur dan wakil gubernur secara mandiri.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ruddy Harsa Tanaya yang juga mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat saat ini sibuk membangun komunikasi politik dengan berbagai partai politik. Menurut Rudi, PDIP tidak bisa maju sendiri untuk memenangi pemilihan gubernur Jawa Barat pada pilkada mendatang. Hasilnya, belum lama ini PDIP mendeklarasikan koalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
DEDEN ABDUL AZIZ
Berita terkait
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca SelengkapnyaJenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan
6 Januari 2018
Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.
Baca SelengkapnyaPengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal
6 Januari 2018
Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.
Baca SelengkapnyaGolkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018
6 Januari 2018
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.
Baca SelengkapnyaEmpat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung
5 Januari 2018
Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
Baca SelengkapnyaPilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat
4 Januari 2018
BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.
Baca SelengkapnyaGerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim
27 Desember 2017
Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas
26 Desember 2017
Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
17 Desember 2017
Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora
22 November 2017
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.
Baca Selengkapnya