Pimpinan DPR Belum Bahas Pergantian Sekjen  

Reporter

Editor

Rabu, 18 Januari 2012 12:52 WIB

Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh di ruang rapat Badan Anggaran yang sedang di renovasi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh dipastikan masih aman di jabatannya. Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan pimpinan DPR belum pernah membahas masalah itu. "Sampai hari ini belum ada pembicaraan terkait," ujarnya saat ditemui di gedung MPR/DPR, Rabu 18 Januari 2012.

Pramono mengatakan pemberhentian Nining bukan hal mudah. "Ibu Nining pejabat eselon I, pejabat tinggi negara. Jika ada keinginan untuk pergantian posisinya, tentu bukan prosedur yang gampang. Harus ada proses dari usulan pimpinan dan sebagainya," ujarnya.

Pramono menyatakan tidak melihat soal penggantian posisi Sekjen dalam surat teguran yang disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie. "Sebenarnya apa yang menjadi surat tertulis teguran dengan apa yang disampaikan Ketua DPR itu hal yang berbeda," ujarnya.

Pramono menyatakan dalam surat teguran justru tercantum hal-hal positif untuk memperbaiki kinerja Sekjen. Dalam surat teguran itu ada 4 poin, yang menurut Pramono adalah hal positif. Salah satu poinnya meminta Sekjen menolak apabila ada permintaan alat kelengkapan dewan yang tidak wajar.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR lainnya, Anis Matta. Dia menyatakan belum saatnya membicarakan soal itu di saat Badan Kehormatan DPR masih menelusuri soal renovasi ruang rapat Badan Anggaran. "Tidak perlu mencari kambing hitam," katanya.

Nama Nining sempat disebut-sebut akan dicopot dari posisi Sekjen DPR oleh Ketua DPR Marzuki Alie. Dia dianggap patut disalahkan atas berjalannya proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran yang bernilai Rp 20 miliar itu.

EZTHER LASTANIA

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

5 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya