TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Hamzah Haz meminta Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong terjadinya repatriasi (pemulangan) warga asli Timur Timur yang menjadi pengungsi di NTT pasca pemilu. Masalah lebih lanjut mengenai pengungsian itu akan dibicarakan pemerintah pusat dengan pemerintahan sementara Timor Leste (UNTAET), atau dengan pemerintahan baru yang terbentuk setelah pemilu di negara itu nanti. Demikian diungkapkan Gubernur NTT Piet A. Lalo didampingi jajarannya seusai menghadap Wapres Hamzah Haz di Istama Wapres Senin (27/8) pagi.

Piet menyatakan, pihaknya melaporkan perkembangan di daerahnya terutama menyangkut masalah pengungsi dan pemilu di Timur Leste. Selain itu, pihaknya juga melaporkan tentang upaya percepatan pembangunan di daerahnya yang berbatasan langsung dengan Timor Leste itu.

Mengenai penanggulangan pengungsi yang saat ini diperkirakan jumlahnya mencapai 280 ribu jiwa, Piet mengatakan, pihaknya mengupayakan masalah keamanan dan jaminan kehidupan para pengungsi, terutama jika terjadi repatriasi pasca pemilu di Timur Leste. Pihaknya akan merespon secepatnya bila ada gangguan yang kemungkinanan terjadi setelah pengumumaan perolehan suara dalam pemilu yang diikuti oleh 16 partai mendatang. “Repatriasi bisa saja terjadi karena SDM (yang mengungsi di NTT dari Timor Timur ) jumlahnya banyak dan mempunyai keterikatan emosi dengan tanah kelahiran,” kata dia.

NTT sendiri saat ini masih dalam kondisi biasa, walaupun di Timur Leste partai peserta pemilu tengah gencar melakukan kampanye. Gubernur juga menyebutkan, belum ada arus pengungsi yang masuk atau keluar dari NTT. Juga belum ada penambahan personel aparat keamanan . Ia mengakui, empat hari sebelum dan sesudah hari pemungutan suara, jalan-jalan di perbatasan ditutup. Namun itu hal yang biasa dilakukan oleh Pemda dalam acara-acara tertentu dan tidak ada peristiwa yang berarti yang terkait dengan penutupan perbatasan nantinya. (Dede Aribowo)