TEMPO.CO, Banyuwangi - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tahun ini akan melelang Pulau Tabuhan di Desa Bansring, Kecamatan Wongsorejo. Lelang tersebut dipastikan akan diikuti oleh investor dari Maladewa. "Lelang akan segera kami buka," kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi, Made Mahartha, Rabu, 11 Januari 2012.
Made menjelaskan lelang pengelolaan Pulau Tabuhan termasuk lelang badan usaha yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22/2009 tentang Teknis Kerja Sama Daerah.
Pemenang lelang nantinya harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. "Batas waktu pengelolaan minimal selama 35 tahun," kata Made.
Pulau Tabuhan yang berada di perairan Selat Bali selama ini merupakan pulau kosong. Pulau seluas 5 hektare ini memiliki kekayaan keindahan alam di bawah laut.
Tahun 2010 lalu PT Safari International Resort dari Maladewa mengajukan proposal ke Pemkab Banyuwangi untuk mengelola Pulau Tabuhan menjadi wisata bahari. Perusahaan itu rencananya akan menyewa selama 30 tahun dengan nilai investasi Rp 100 miliar.
Pemerintah Pusat telah memberikan rekomendasi bahwa Pulau Tabuhan bisa dikelola untuk wisata. Namun Pemerintah Pusat mensyaratkan adanya mekanisme lelang untuk menjaring investor.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi, Pudjo Hartanto, mengatakan sesuai dengan hasil studi kelayakan yang disusun Pemerintah Kabupaten, Pulau Tabuhan tergolong wilayah dalam pengendalian ketat. Sebab di pulau tersebut terdapat beberapa tanaman langka dan terumbu karang yang masih baik.
Untuk menjaga kelestarian lingkungan, kata Pudjo, pengelolaan Pulau Tabuhan dibagi dalam tiga zona, yaitu zona wisata, zona konservasi, dan zona penangkapan ikan hias bagi nelayan.
Menurut dia, bangunan di Pulau Tabuhan tidak boleh permanen dan luas bangunan seluruhnya maksimal 30 persen dari daratan. "Jumlah pengunjung nantinya juga dibatasi," kata dia.
IKA NINGTYAS
Berita terkait
Bandara Adi Soemarmo Solo Turun Status dari Bandara Internasional Jadi Bandara Domestik, Ini Profilnya
1 hari lalu
Kemenhub tetapkan Bandara Adi Soemarmo turun status dari bandara internasional menjadi bandara domestik. Ini kekhawatiran Sandiaga Uno,
Baca SelengkapnyaBandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun
2 hari lalu
Bandara Adi Soemarmo turun status dari internasional ke domestik. Bagaimana nasib pariwisata di Solo? Ini tanggapan Sandiaga Uno.
Baca SelengkapnyaIuran Wisata untuk Siapa
3 hari lalu
Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?
Baca SelengkapnyaTerkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina
7 hari lalu
BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
7 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
8 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaIuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang
8 hari lalu
Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.
Baca SelengkapnyaTolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang
9 hari lalu
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca SelengkapnyaAkan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga
10 hari lalu
Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.
Baca SelengkapnyaOvertourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata
11 hari lalu
Pengunjuk rasa percaya bahwa model pariwisata Kepulauan Canary tidak berkelanjutan dan harus diubah, merugikan penduduk lokal.
Baca Selengkapnya