Sejumlah warga melakukan pengibaran Bendera Bintang Kejora ketika merayakan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) di lapangan Timika Indah, kabupaten Mimika, Papua, beberapa waktu silam. ANTARA/Husyen Abdillah/Koz/Spt/11.
TEMPO Interaktif, Palembang - Bekas Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meminta agar pemerintah jangan terlambat dalam mengatasi disintegrasi bangsa dan tindak separatisme di Papua dan Nangroe Aceh Darusalam. “Kalau saya, dari dulu, NKRI adalah harga mati. Jadi kalau ada pengacau, maka saat itu juga harus ditindak,” kata Ryamizard dalam orasi politiknya dalam pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Laskar Ampera Arief Rachman Hakim (LA-ARH) Angkatan 66, di Ballroom Hotel Arya Duta Palembang, Selasa,10 Januari 2012.
Ryamizard, sebagai Ketua Dewan Pembina Laskar Ampera Arief Rachman Hakim, meminta agar pemerintah tidak terlalu alergi dengan hak asasi manusia dalam mengambil tindakan terhadap aksi disintegrasi bangsa dan gerakan separatisme. “Tidak boleh ada pemberontakan di negeri ini. Kalu semua ingin berontok, maka akan bubar negara ini," ujarnya.
Lambatnya dalam mengatasi masalah bangsa seperti ini, kata Ryamizard, karena menteri tidak bekerja cepat. “Semua persoalan jangan diserahkan pada Presiden. Menteri jangan cuma bisa tidur,” ujar Rymizard.
Ia menambahkan, aksi kekerasan di NAD dan Papua merupakan salah satu bukti nyata bila disintegrasi bangsa sudah di depan mata. Ryamizard menyebut peristiwa itu sebagai salah satu bentuk kegagalan dari amandemen UUD 45 sehingga ia merekomendasikan agar bangsa ini kembali pada UUD yang asli. “Buat apa maju kalau bakal masuk jurang, mendingan mundur (kembali ke UUD 45) asal selamat," kata Ryamizard.
Ahmad Jauhari, Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan Laskar Ampera Arief Rachman Hakim, mengatakan, ancaman disintegrasi bangsa harus segera ditanggulangi secepatnya. “Kita jangan hanya andalkan pemerintah pusat,” kata Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan ini.
