TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hari ini (29/12), memanggil Menteri Negara BUMN, Laksamana Sukardi berkaitan dengan penggusuran warga Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Timur. Menurut Wakil Ketua II Komnas HAM, Solahuddin Wahid, pemanggilan karena sebelumnya ada kesediaan Pertamina untuk menyerahkan lahan milik Pertamina di sekitar Depo Plumpang seluas 13 hektare untuk pembangunan rumah susun bagi warga tidak mampu.Selain mengundang Menteri BUMN, Komnas juga memanggil Menteri Keuangan, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah serta Menteri Koordinator bidang Polkam. Komnas perlu memanggil Menteri BUMN karena yang bersangkutan komisaris Pertamina sehingga perlu di minta pertimbangannya terhadap rencana tersebut. Sementara terhadap menteri yang lain karena juga memiliki kepentingan dengan masalah ini.Dijelaskan Solahuddin, sebelumnya setelah aksi penggusuran terhadap ratusan pemukiman liar di belakang komplek Depo Pertamina Pelumpang. Pihak Komnas mendengar kesediaan pihak Pertamina untuk menghibahkan 13 dari 80 hektare lahan yang dimiliki Pertamina di sekitar Depo Plumpang. Lahan tersebut rencananya akan dibangun untuk rumah susun untuk warga gusuran. Komnas HAM sangat mendukung rencana tersebut. Solahuddin berharap tidak hanya seluas 13 hektare yang akan disumbangkan untuk mendirikan rumah susun, tetapi dua kali lipatnya, yakni 26 hektare. "Rumah susun tersebut nantinya akan menjadi semacam model penyelesaian masalah pemukiman warga miskin perkotaan," ujarnya.Oleh karena itu, pihaknya perlu memanggil pihak pimpinan intansi yang terkait. Solahudin berharap menterinya mau hadir langsung sehingga bisa disusun kebijakan lebih nyata. "Kalau tidak utusannya juga tak masalah asal yang datang mereka yang bisa mengambil keputusan," tandasnya. Sebelumnya, di sekitar lahan tersebut ditempati ribuan pemukim liar. Sekitar 1700 warga dari 4000 hingga 5000 warga yang menempati lahan milik Pertamina itu digusur karena Pertamina akan membangun depo bahan bakar di daerah tersebut. Ramidi - Tempo News Room