TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Presiden Boediono meminta semua instansi pemerintahan mau membuka diri terhadap masukan berbagai pihak untuk mereformasi birokrasi. "Sekarang ini tren global, masyarakat mengoreksi apa yang dilakukan birokrasi. Jadi, pimpinan lembaga jangan menutup diri. Jangan seperti katak dalam tempurung," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Ombudsman Republik Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 15 Desember 2011.

Ia menambahkan dialog dan koordinasi antar-instansi pemerintahan harus berjalan. Lembaga lain harus mau berdialog memberi waktu merespon masukan Ombudsman untuk memperbaiki birokrasi. Juga harus ada kesamaan persepsi memprioritaskan perbaikan kualitas layanan publik di masa depan.

"Bagi tim nasional reformasi birokrasi, Ombudsman sebagai mitra untuk monitoring feedback, umpan balik saudara-saudara," kata dia. Walaupun Ombudsman tergolong baru, lembaga ini harus bisa menyampaikan informasi dan usulan yang akurat dan tepat untuk perbaikan birokrasi. Dengan begitu, muncul kepercayaan dari mitranya hingga ke level pimpinan daerah.

Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana mengakui kerja perbaikan reformasi birokrasi tidaklah mudah. "Upaya-upaya pemberantasan dan penindakan tindak pidana korupsi ternyata tidak dalam waktu cepat mengikis perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Semakin banyak ditindak, KKN justru semakin modern, canggih, dan terencana dengan baik," kata dia.

KKN saat ini bahkan dilakukan mulai dari tahap perencanaan yang berpihak pada kepentingan kelompok dan golongan tertentu. "Ini salah satu contoh tindakan maladministrasi yang dilakukan oknum-oknum secara sistematis dan terorganisir yang melecehkan wibawa pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik," dia menambahkan.


ARYANI KRISTANTI