TEMPO Interaktif, Jakarta - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy mensinyalir ada pihak yang ingin menjatuhkan citra partainya. Namun ia enggan menyebutkan siapa pihak yang dimaksud. "Ya, adalah baunya," kata Tjatur kepada wartawan di gedung MPR/DPR, Senin 12 Desember 2011.

Menurut Tjatur, setidaknya ada dua kejadian yang menggambarkan hal tersebut. Pertama, ketika Ketua Umum PAN Hatta Rajasa menggelar hajatan besar menikahkan putrinya, Aliyah Rajasa, dengan putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono, akhir bulan lalu.

Pada saat itu hampir bersamaan ada kader PAN yang menjadi anggota DPRD Kota Semarang yang dicokok penyidik KPK. Bersama kader Demokrat yang menjadi Ketua DPRD Kota Semarang, kader PAN tersebut terlibat kasus dugaan penyuapan.

Kedua, penetapan kader PAN yang juga anggota DPR Wa Ode Nurhayati sebagai tersangka kasus permainan anggaran percepatan pembangunan infrastruktur daerah tertinggal, Sabtu pekan lalu. Pada saat bersamaan seluruh pengurus daerah dan pusat PAN sedang menggelar hajatan Rapat Kerja Nasional di PRJ Kemayoran.

"Ini ada kelucuan hukum, campur-campur. Kelucuan itu ada dua kebetulan, waktu di Cipanas ada kasus Semarang, waktu di Kemayoran ada itu (kasus Wa Ode)," ujar Tjatur.

Namun Ketua Fraksi PAN di DPR ini menilai wajar jika ada upaya-upaya menjatuhkan citra partainya. "Ini kan PAN akan menjadi besar. Anak kalau mau besar, biasanya anget dulu badannya," kata dia.

Ihwal penetapan Wa Ode sebagai tersangka Tjatur menilai ada sejumlah kejanggalan yang dilakukan penyidik KPK. Pertama, selaku whistle blower yang mengungkap informasi dugaan permainan anggaran di DPR, Wa Ode seharusnya justru dihargai, dan tidak dijadikan tersangka seperti sekarang.

Kejanggalan kedua yang dilakukan KPK terhadap Wa Ode, menurut Tjatur, "Wa Ode ini kan belum pernah diperiksa KPK," kata dia.

Kendati banyak keanehan dalam penetapan tersangka Wa Ode, Tjatur menegaskan PAN menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada KPK. "PAN profesional, tanpa mengintervensi proses hukum KPK," ujarnya.

MAHARDIKA SATRIA HADI