TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Presiden Boediono menegaskan pendekatan pemerintahan untuk pembangunan Papua tak bisa disamakan dengan proses yang telah dilakukan di Aceh. Meskipun, kata Boediono, pemerintah menunjuk Bambang Darmono sebagai Ketua Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) karena pengalamannya yang juga pernah ikut mengawal proses pembangunan dan rehabilitasi Aceh.
"Aceh sangat berbeda dengan Papua dalam banyak aspek. Saya tak ingin membandingkan keduanya," kata Boediono dalam acara dialog Jakarta Foreign Correspondent Clubs (JFCC) di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu 7 Desember 2011.
Menurut Boediono, pembangunan di Aceh dilakukan salah satunya karena daerah tersebut tertimpa bencana tsunami. Sedangkan Papua tak mengalami bencana alam. Selain itu, secara sosial-politis antara Aceh dan Papua juga sangat berbeda.
Untuk Papua pemerintah pusat telah menerapkan pendekatan melalui kebijakan otonomi khusus yang sejauh ini ternyata tak berjalan mulus. "Karena itulah kami memulainya dengan pendekatan baru dan akan kami lihat apakah ada peningkatan yang cukup signifikan hasil dari kegiatan pembangunan di Papua," ujar dia.
Dengan pendekatan baru yang lebih mengarah pada kesejahteraaan, keadilan, dan rasa aman ini Boediono yakin upaya yang dilakukan UP4B akan segera menunjukkan hasil lebih baik. "Saya optimistis kami dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di Papua," ujar dia.
Acara JFCC ini merupakan acara rutin jurnalis media asing yang bertugas di Indonesia. Mereka umumnya menggelar acara dialog dengan pejabat-pejabat publik di Indonesia.
MUNAWWAROH
Berita terkait
Mabes Polri Belum Usut Penyebar Kabar Bohong Tolikara
25 April 2016
Kepolisian mengungkapkan kerusuhan di Tolikara Papua merupakan kabar bohong.
Baca SelengkapnyaPolri Bantah Ada Kerusuhan di Tolikara
25 April 2016
Polri mengakui ada seorang pegawai Dinas Kependudukan yang meninggal.
Baca SelengkapnyaTolikara Rusuh Lagi, 1 Tewas 95 Rumah Dibakar
24 April 2016
Konflik Tolikara ini sudah terjadi sejak 9 April 2016 dan berlangsung hingga hari
ini.
Rusuh Tolikara, Hasil Uji Balistik: Bukan Peluru Polisi
8 September 2015
Selain melakukan uji balistik, Polda Papua juga sudah menggelar sidang pelanggaran disiplin terhadap personel Polres Tolikara.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Pelaku Kerusuhan di Tolikara Diproses Hukum
11 Agustus 2015
Jokowi minta agar pelaku, aktor, maupun aparat yang salah prosedur penanganannya harus diperiksa dalam kasus Tolikara.
Baca SelengkapnyaPresiden GIDI Minta Penyidikan Kasus Tolikara Dihentikan
11 Agustus 2015
Presiden GIDI minta Kapolda Papua menyerahkan proses penyelesaian masalah tersangka kepada gereja dan umat muslim Tolikara.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM: Temukan Aparat yang Menembak Warga Tolikara
10 Agustus 2015
Komnas HAM mendesak Menkopolhukam agar memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI mengusut penembakan Tolikara.
Baca SelengkapnyaRusuh Tolikara, Komnas HAM Temukan 4 Pelanggaran
10 Agustus 2015
Komnas HAM menemukan empat indikasi pelanggaran HAM pada kerusuhan di Tolikara.
Baca SelengkapnyaHasil Investigasi Tolikara, Komnas: Ada 4 Pelanggaran HAM
10 Agustus 2015
Pemerintah memastikan kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, tidak dipicu oleh isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Baca SelengkapnyaTolikara Pulih, Begini Proses Pembangunan Musala dan Ruki
10 Agustus 2015
Pembangunan 85 ruki dan musalah untuk menggantikan ruki dan musalah yang terbakar saat amuk massa pada 17 Juli lalu.
Baca Selengkapnya