TEMPO Interaktif, Garut - Kementerian Dalam Negeri meluluskan permohonan Diky Candra mundur dari jabatan Wakil Bupati Garut, Jawa Barat. Diky mengajukan surat mundur pada 5 September 2011 lalu. “Surat dari Menteri Dalam Negeri merupakan bentuk kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Garut atas pemberhentian Pak Wakil Bupati,” ujar Bupati Garut Aceng H.M. Fikri, Senin, 5 Desember 2011.

Menurut Aceng, salinan surat keputusan Menteri Dalam Negeri akan diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Pakuan, Bandung. Dalam acara tersebut, seluruh unsur pemerintahan Kabupaten Garut, seperti Bupati, kepala kejaksaan negeri, kepolisian, Komisi Pemilihan Umum, termasuk Diky Candra, diwajibkan hadir.

Aceng menambahkan, setelah surat keputusan itu diterima, tugas wakil bupati akan dikerjakan dirinya dan Sekretaris Daerah. Begitu juga fasilitas negara wakil bupati yang biasa diterima Diky akan secepatnya dihentikan. “Saya tidak akan buru-buru mengambil fasilitas Pak Wakil, takut dianggap tidak empati. Pokoknya akan dijalankan sesuai dengan legal aspek saja,” ujarnya.

Meski telah ada kepastian hukum, Aceng belum mempersiapkan calon pengganti Diky. Alasannya, pengisian kekosongan jabatan wakil bupati tidak diwajibkan menurut undang-undang. Dalam surat keputusan, Menteri Dalam Negeri juga tidak memerintahkan Bupati untuk mengusulkan calon pengganti Diky.

Aceng berharap pemberhentian Diky Candra ini dapat disikapi secara arif dan dengan penuh kedewasaan oleh masyarakat Kabupaten Garut. Selain itu, kasus ini juga harus dijadikan pembelajaran politik bagi masyarakat Garut untuk ke depannya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut, Lucky Lukmansyah Trenggana, mengaku akan segera memanggil Bupati Garut Aceng H.M. Fikri dalam waktu dekat ini. Pertemuan itu diagendakan membahas kosongnya jabatan wakil bupati. “Apakah jabatan wakil mau diisi atau tidak. Kalau mau diisi, kita akan mengatur tahapan-tahapannya,” ujar Lucky.

Selain itu, Lucky juga meminta Diky Candra untuk secepatnya memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati. Dengan begitu, Bupati dapat segera menyampaikannya kepada para anggota Dewan. “Laporan ini untuk mengukur pembangunan di Garut dan tidak menutupkan kita juga akan mempertanyakan terkait kemunduran wakil bupati,” ujar Lucky.

Pasangan Aceng H.M. Fikri-Diky Candra ini terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Garut pada 2009 melalui jalur perorangan atau independen. Namun di tengah jalan, konflik di antara mereka terjadi. Aceng memilih untuk berlabuh di Partai Golkar. Usaha untuk merujukkan mereka berdua telah dilakukan berbagai kalangan, namun tidak membuahkan hasil, hingga akhirnya Diky mengundurkan diri.

SIGIT ZULMUNIR