TEMPO Interaktif, Jakarta - Berlarut-larutnya konflik di Papua tak membuat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto khawatir berlebihan. Dia tak percaya, tambahan pasukan Amerika Serikat sebanyak 250-300 personel di Darwin, Australia, akan mengancam dan mengintervensi Papua terkait keberadaan PT Freeport Indonesia di Papua.
"Saya tak percaya ada intervensi dari AS maupun Australia terhadap Indonesia karena keberadaan PT Freeport Indonesia. Tak ada intervensi itu," tegas Djoko saat rapat kerja Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Tim Pemantau Pelaksanaan UU. No 2 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan DPR RI di gedung DPR, Jakarta, Jumat, 25 November 2011.
Keyakinan itu, kata Djoko, bisa dilihat dari hasil pertemuan bilateral Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden AS Barrack Obama dan PM Australia Julia Gillard. Kedua kepala negara sahabat itu tidak menyinggung sama sekali soal PT Freeport.
"Malah Presiden Obama menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Tidak sepatah kata pun Obama menyinggung PT Freeport Indonesia," ujar Djoko.
Menurut mantan panglima TNI itu, keberadaan pasukan AS di Darwin merupakan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. AS sendiri, lanjut Djoko, tak membuat pangkalan militer di Darwin.
"Penambahan pasukan AS di Darwin adalah karena kedua negara tersebut adalah sekutu dan memiliki perjanjian kerja sama. Itu urusan mereka berdua soal penambahan pasukan," kata Djoko.
Rapat kerja itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso didampingi Yorris Raweyai.
Sedangkan dari pihak pemerintah, selain Djoko Suyanto, juga hadir Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala BIN Marciano Norman, Ketua UP4B Bambang Dharmono, dan Ketua KPU Hafidz Ansyari.
