TEMPO Interaktif, Jakarta: Sepanjang tahun 2003 tidak ada kemajuan yang berarti dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua II Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Salahuddin Wahid. "Saya rasa tahun 2003 tidak ada perkembangan berarti dalam HAM," kata Salahuddin yang biasa dipanggil Gusolah di Jakarta, Senin (22/12) Menurut Salahuddin, masalah yang menjadi perhatian tahun 2003 ini adalah masalah penggusuran. "Khusus masalah penggusuran menjadi faktor keprihatinan kita bersama," kata adik kandung mantan Presiden Abdurrahman Wahid ini. Menurut dia, ada banyak kendala yang dihadapi lembaganya. Di antaranya adalah soal undang-undang dan staf Komnas HAM yang dianggap kurang. Selama ini, tambahnya, masalah HAM di Indonesia seolah-olah sudah menjadi tanggung jawab Komnas HAM. Padahal, yang bertanggung jawab adalah pemerintah. "Tugas Komnas HAM hanya seputar pengkajian, penyuluhan dan pemantauan," ujarnya. Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Paguyuban Mei 1998, keluarga korban Semanggi I dan II, Komunitas Korban Tanjung Priok, LPKP, juga mengungkapkan hal senada. Mereka menilai tahun 2003 ini lebih banyak diwarnai oleh terpuruknya hak asasi manusia daripada usaha-usaha untuk menegakan dan melindunginya. Pada 2003 berbagai kasus kekerasan oleh negara masih terjadi, terutama di daerah konflik seperti Aceh dan Papua.Dalam catatan mereka, banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak terselesaikan, seperti kasus 1965-1966 dan kasus Lampung 1989. Padahal, dalam kasus Lampung KPP HAM-nya sudah dibentuk dua tahun lalu. Untuk kasus Tanjung Priok 1984 dinilai ada kemajuan dengan digelarnya kasus tersebut, walaupun masih terjadi intimidasi di pengadilan dan hilangnya barang bukti. Mereka juga menyebut kasus penculikan 1997/1998. Lalu juga kasus kasus Semanggi I dan II, yang sampai saat ini masih menggantung di Kejaksaan Agung karena dipolitisir DPR dengan adanya putusan bahwa kasus ini bukan pelanggaran HAM berat. Priandono Kusumo - Tempo News Room