TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), Letnan Jenderal (Purn) Bambang Darmono, mengatakan ada dua jenis pendekatan yang akan diterapkannya di Papua dan Papua Barat, yaitu melalui pendekatan sosial ekonomi dan sosial poltik budaya.
Melalui pendekatan itu, Bambang akan menerapkan empat langkah awal yang dilakukan terkait tugas utamanya memimpin unit baru ini. Pertama, mensosialisasikan UP4B secara luas ke masyarakat.
Menurut Bambang, ada beberapa pihak, baik di Jakarta maupun di Papua yang menentang dibentuknya unit percepatan pembangunan ini. Ini dikarenakan proses yang dilakukan sebelumnya melalui kebijakan otonomi khusus dinilai tak berhasil. Karena itu, Bambang menargetkan unit ini harus dikenal masyarakat luas.
"Salah satu kurang berjalannya otonomi khusus di Papua konon banyak yang menilai karena sosialisasi yang kurang baik. Benar atau tidak itu yang saya dapatkan, kami tidak ingin pengulangan serupa. Karenanya, sosialisasi menjadi penting," ujarnya dalam konferensi pers di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat 11 November 2011.
Langkah kedua adalah menjalin komunikasi dengan semua lapisan masyarakat Papua. Komunikasi juga akan dilakukan dengan kelompok-kelompok termasuk Organisasi Papua Merdeka sekali pun.
"Dengan siapa saja, dengan segenap lapisan masyarakat di Papua yang memang berkepentingan untuk menyelesaikan masalah di Papua. Dialog konstruktif itu memang harus kita bangun. Tujuannya harus menyelesaikan persoalan yang selama ini mengganjal," katanya.
Langkah ketiga, yaitu melakukan konsolidasi, baik dari aspek personil maupun dari aspek dukungan material yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas. Untuk personil, UP4B merekrut sejumlah ahli dari birokrasi dan civil society.
"Kantor UP4B akan berada di Jayapura. Kalau tidak ada perubahan, kami sudah merancang kantor itu berada di Papua, tepatnya di bekas gedung IJDF, Indonesia Joint Development Foundation. Gedung itu akan kita manfaatkan. Saat ini akan segera kami renovasi untuk kami siapkan untuk perkantoran,"ujarnya.
Langkah itu akan dikombinasikan sehingga misi dapat berjalan sebaik-baiknya. Di antaranya lima deputi yang tergabung di dalam tenaga profesional. Serta sekretariat yang di Papua dan Papua Barat sebagai kepanjangan tangan UP4B di Papua yang akan mengkomunikasikan dan menghubungkan.
Terakhir yang tak kalah penting, upaya melibatkan partisipasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Melibatkan partisipasi masyarakat Indonesia sangat perlu dilakukan untuk mengatasi adanya disharmoni dalam integrasi sosial kita.
"Maka, saya sedang merancang dan menyiapkan pelibatan partisipasi masyarakat Indonesia untuk percepatan di Papua. Tentu akan sangat bermakna, membangun harmoni ini kembali karena harmoni bukan hanya konteks teritori, tapi harus diwujudkan," ujarnya.
MUNAWWAROH
