TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dengan tegas membantah kehadiran perwakilan pejabatnya di acara Kongres Papua III, di Abepura, Papua. Ia juga mengatakan tak ada permintaan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk menghadiri acara tersebut.
"Tidak ada dan kami juga tidak diundang," katanya kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu, 9 November 2011.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Johermansyah Johan, membenarkan pernyataan menterinya. Menurut dia, dirinya tak pernah menghadiri acara tersebut, apalagi membuka Kongres Papua III.

"Infonya tidak benar itu bahwa yang membuka itu Dirjen Otda atas perintah Mendagri, enggak ada itu. Surat (undangan) pun enggak ada ke kita," bantahnya.

Menurut Gamawan, pihaknya, termasuk dirinya sendiri, selalu memantau perkembangan situasi di Papua, termasuk saat soal kongres itu berlangsung. Apalagi saat ini pelaksana tugas (Plt) Gubernur Papua adalah pejabat pusat yang merupakan anak buahnya langsung, yaitu Dirjen Bina Pembangunan Daerah Syamsul Arief Rivai.

"Saya pantau terus, saya sms-sms-an dengan Gubernur, gimana perkembangan, karena Dirjen kita sendiri kan yang jadi Gubernur (plt). Dijawab (Pak Syamsul) ada demo sekian. Saya tanya sudah hubungi tokoh-tokoh adat masyarakat. (Dijawab) sudah, Pak," kata Gamawan.

Sore ini, lanjutnya akan mengikuti rapat bersama Presiden SBY soal Papua, khususnya mengenai Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) di Istana Negara. Kementeriannya akan memberikan beberapa masukan terkait pemerintahan di kawasan Timur Indonesia itu.

"Kita kan melihat dalam aspek otonomi khusus (otsus) sesuai kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Menteri mungkin diminta masukan pertimbangan-pertimbangan kaitannya dengan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Kemendagri. Soal keamanan nanti ada Polri dan BIN," katanya.

MUNAWWAROH