TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo mempersilakan pihak di luar Polri yang ingin memeriksa dan audit duit keamanan dari PT Freeport Indonesia.
"Masyarakat ingin tahu. Jadi lebih baik ada pihak ketiga, di samping kami juga sudah bentuk tim internal dari inspektorat. Jadi KPK atau BPK, silakan artinya audit eksternal," katanya saat ditemui di kantornya, Jumat 4 November 2011.
Polri saat ini sedang mengevaluasi kebutuhan anggotanya yang bertugas di Papua. Tujuannya agar polisi tak tergantung pada duit Freeport. "Nanti kami anggarkan," katanya.
Namun Timur tak berencana mengusulkan tambahan anggaran polisi ke DPR karena anggaran Polri masih dinilai ideal.
Kapolri sebelumnya membenarkan adanya aliran duit dari PT Freeport Indonesia ke anggota polisi yang mengamankan wilayah penambangan di Timika. Ia mengatakan duit tersebut wajar mengingat sulitnya kehidupan pengamanan di kawasan tersebut.
Menurut dia, duit tersebut akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan oleh Polri. Soal independensi pengamanan, dia enggan menjawab. Dia hanya mengatakan, "Sekali lagi itu adalah keadaan di lapangan yang sulit."
Namun ia mempertanyakan jumlah duit yang dirilis oleh lembaga antikorupsi Indonesian Corruption Watch.
