TEMPO Interaktif, Jakarta -- Komisi Yudisial segera mengusut kasus mafia hukum dalam penanganan perkara sengketa lahan pengusaha D.L Sitorus. Lembaga pengawas hakim ini siap berkoordinasi dengan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum untuk mengawal kasus tersebut.
Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh mengatakan ranah tugas Komisi adalah pengawasan hakim, termasuk hakim agung. "Jadi, selayaknya Komisi Yudisial menelusuri dugaan suap itu," kata Imam, Rabu, 2 November 2011.
Ihwal dugaan mafia hukum dalam kasus ini bermula dari pengaduan Hendrik R.E. Assa ke Satgas Anti-Mafia Hukum dan KPK. Hendrik melaporkan dugaan mafia hukum oleh Sitorus yang didakwa menyalahgunakan hutan negara seluas 80 ribu hektare untuk perkebunan sawit di Padang Lawas, Sumatera Utara. Menurut dokumen itu, ada aliran uang Rp 141,3 miliar untuk "pengurusan masalah" di Mahkamah Agung.
Majalah Tempo edisi pekan ini menulis, aliran dana itu menuju seseorang berinisial AS yang diduga menerima dana Rp 10 miliar dan Rp 17 miliar. Menurut sumber majalah ini, AS ditengarai sebagai Amir Syamsuddin, pengacara Sitorus. Namun, Amir yang saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membantah AS adalah inisial namanya.
Imam mengatakan Komisi bakal menelusuri orang yang berinisial AS. "Jika bukti-bukti itu meyakinkan, kami akan memanggil hakim agung yang diduga terima suap."
Kasus yang membelit Sitorus ada dua, yakni pidana dan perdata. Dalam kasus pidana, Sitorus divonis delapan tahun penjara. Adapun untuk perdatanya, Sitorus memenangkan gugatan terhadap Menteri Kehutanan.
Bagir Manan, Ketua Majelis Hakim yang memvonis perkara pidana Sitorus, membantah terlibat kasus ini. "Butuh nyali 3.000 persen bagi mereka yang berniat menyuap saya," kata bekas Ketua Mahkamah Agung itu kemarin. "Bagaimana mungkin saya menerima suap? Saya memvonisnya bersalah."
Kemarin Satgas membantah pernah menyebutkan keterlibatan Amir dalam kasus dugaan suap oleh Sitorus. "Pelapor tidak menjelaskan siapa orang yang berinisial AS itu. Pelapor pun tidak pernah menyebutkan soal Amir Syamsuddin," demikian siaran pers Satgas.
Di tempat terpisah, Komisi Hukum DPR bakal memanggil Amir untuk meminta penjelasan terkait hal ini. "Seusai masa reses, kami menjadikan ini sebagai agenda rapat kerja," ujar Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Aziz Syamsuddin.
| TRI S | RIKY F | KARTIKA C | FEBRIYAN | SUKMA
Berita terkait
Tradisi Musik Obrog-obrog untuk Persiapan Sahur
13 April 2023
Tradisi memainkan musik ramai-ramai guna membangunkan penduduk untuk persiapan sahur ada bermacam-macam di berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaUskup Agung Jakarta Ingatkan Umat Katolik Banyak Mafia di Indonesia
25 Desember 2022
Menurut Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo banyak mafia di Indonesia, seperti mafia hukum, mafia peradilan, hingga mafia daging sapi
Baca SelengkapnyaHakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?
25 September 2022
Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.
Baca SelengkapnyaBantah Ada Mafia Peradilan di Indonesia, Calon Hakim Agung Singgung Film Italia
20 September 2021
Calon hakim agung Dwiarso Budi Santiarto menilai istilah mafia peradilan tak tepat digunakan.
Baca SelengkapnyaArsul Sani Minta KPK Dalami Kasus Nurhadi Usut Mafia Peradilan
2 Juni 2020
Arsul Sani menyarankan KPK mempertimbangkan keringanan tuntutan hukum jika Nurhadi mau bekerja sama mengungkap kasus yang lebih besar.
Baca SelengkapnyaKasus Nurhadi Disebut Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Mafia Peradilan
2 Juni 2020
Tertangkapnya Nurhadi, kata Rizqi, juga menjadi momen menata ruang peradilan sebagai pilar penegakkan hukum.
Baca SelengkapnyaYLBHI Sebut Kebijakan MA Larang Rekam Persidangan Suburkan Mafia
27 Februari 2020
YLBHI mengkritik langkah Mahkamah Agung yang menerbitkan aturan larangan merekam atau memfoto persidangan. Menyuburkan mafia peradilan.
Baca SelengkapnyaJokowi Yakin Mafia Peradilan Bisa Diberantas
27 Februari 2019
Presiden Joko Widodo alias Jokowi meyakini berbagai stigma negatif terhadap peradilan Indonesia dapat segera dihilangkan.
Baca SelengkapnyaIndependensi Hakim dan Peradilan Modern
5 Desember 2016
Binsar M. Gultom, dosen pascasarjana Universitas Esa Unggul Jakarta, menulis artikel "Membagi Kekuasaan Kehakiman" di Koran Tempo pekan lalu mengenai Rancangan Undang-Undang Jabatan
Baca SelengkapnyaNurhadi Mundur, KPP: Momentum MA untuk Bersih-bersih
4 Agustus 2016
Koalisi Pemantau Peradilan menilai, pengunduran diri Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menjadi momentum untuk mereformasi MA.
Baca Selengkapnya