DPR Desak BPK Audit Dana Kepolisian dari Freeport  

Reporter

Editor

Senin, 31 Oktober 2011 13:50 WIB

TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung meminta Kepolisian RI (Polri) segera menjelaskan pada publik ihwal uang dari PT Freeport yang nilainya sekitar US$ 14 juta. "Karena ini dananya sudah terbuka, menurut saya harus dipertanggungjawabkan secara terbuka," kata Pramono di gedung DPR, Senin, 31 Oktober 2011.

Transparansi dari Polri, menurut Pramono, sangat diperlukan agar tak melemahkan peran Polri dari masyarakat. Apalagi uang itu relatif kecil dibandingkan operasional Polri untuk menggerakkan pasukan pengamanan Freeport. "Kalau saya harus bilang jujur, angkanya memang besar, tapi kalau lihat operasional dan saya pernah beberapa kali ke Freeport, untuk menggerakkan pasukan, untuk makanan, itu kecil."

Di sisi lain, menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, pemberian duit itu sebenarnya bukanlah praktek baru. Namun baru terkuak sekarang karena adanya era keterbukaan, sehingga dana yang diterima harus bisa dipertanggungjawabkan pada publik.

Meski mengaku bisa menoleransi dana yang diperoleh Polri dari Freeport itu, menurut Pram, Kapolri tetap harus menjelaskan secara terbuka aliran dana itu kepada publik. Apalagi saat ini polisi sudah mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat. "Kalau mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan hal itu, maka yang dirugikan adalah Kepolisian."

Ketidakmampuan Kepolisian menyampaian secara transparan penggunaan dana itu dianggap melukai perasaan masyarakat luas, khususnya masyarakat Papua.

Dalam melakukan audit terhadap aliran dana dari Freeport ini tidaklah sulit. Sebagai institusi pemerintah, kata Pramono, dana bisa diaudit dengan gampang oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau memang ada temuan, BPK bisa memberikan temuannya kepada DPR sebagai pengawas Kepolisian. "Kalau ada tindak pidana korupsi, temuan itu bisa diberikan ke KPK."

Dari internal DPR, Komisi III, kata Pramono, akan meminta keterangan pada Kapolri dalam rapat dengar pendapat yang akan dilakukan. "Tentunya karena ini sudah menjadi domain publik yang luar biasa, kami yakin pasti pas RDP dengan polri akan jadi bagian yang difokuskan."

IRA GUSLINA

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya