TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq, mengatakan provokasi agar partainya keluar dari koalisi tak akan menjadi pertimbangan serius dalam rapat Dewan Majelis Syuro. Dewan Majelis Syuro tak akan mempercepat rapatnya hanya karena masalah reshuffle kabinet. "PKS pasti akan mempertimbangkan banyak hal dan provokasi-provokasi itu bukan bagian dari pertimbangan," ujarnya di gedung DPR, Jumat, 21 Oktober 2011.
Sebelumnya, dalam rapat pimpinan PKS di Hotel Sahid akhir pekan lalu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaq mengatakan terdapat pihak yang menginginkan agar PKS keluar dari koalisi pemerintahan. Provokasi ini muncul dari salah satu partai anggota koalisi. Dalam rapat itu, beberapa kader PKS memang sempat mengusulkan agar PKS keluar dari koalisi jika salah satu menterinya dicopot.
Isu keluarnya PKS dari koalisi semakin kencang setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencopot Menteri Riset dan Teknologi, Suharna, dalam reshuffle kabinet kemarin. SBY mengurangi jatah PKS yang semula empat kementerian menjadi tiga kementerian.
Mahfudz menilai selama ini posisi menteri-menteri strategis di kabinet memang menjadi incaran partai-partai anggota koalisi. Bahkan, indikasi ini diketahui PKS sebelum Presiden bicara soal reshuffle. Namun, ia enggan menyebutkan partai mana yang mengincar posisi strategis di Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Sosial.
"Sebelum Pak SBY bicara akan melakukan reshuffle, ada kok pihak-pihak dari parpol lain yang selalu berusaha untuk menggosok dan menggeser posisi-posisi PKS. Kita tahu itu," ujarnya.
Mahfudz menambahkan, sampai hari ini Dewan Majelis Syuro sendiri tak akan mempercepat jadwal rapatnya hanya untuk menyikapi reshuffle. Menurutnya, soal pencopotan Suharna hanya masalah kecil yang tak perlu disikapi dengan berlebihan. "Sidang Majelis Syuro akan rapat sesuai jadwal saja. Masalah pencopotan itu masalah kecil," ujarnya.
Karena itu, ia meminta semua pihak untuk berhenti melakukan manuver agar PKS keluar dari koalisi. "Kalau ada yang masih bicara soal pencopotan Suharna, berarti hajat mereka belum selesai. Kami minta semua pihak yang memiliki niat agar PKS keluar berhenti bermanuver," ujarnya.
