TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz segera menempuh terobosan dalam mengawali kariernya di kabinet SBY-Boediono. Prioritasnya, membangun perumahan rakyat untuk masyarakat di wilayah-wilayah perbatasan.

"Ini yang sangat saya harapkan terlaksana dengan cepat," kata Djan, usai serah terima di kantor Kementerian Perumahan Rakyat, Rabu 19 Oktober 2011.

Djan beralasan, pembangunan perumahan di perbatasan bertujuan memberi pelayanan terbaik bagi warga di tempat itu. Program itu dinilai mampu membantu warga yang kesulitan tempat tinggal. "Agar mereka merasa pemerintah senantiasa memberi perhatian," kata dia.

Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian menteri pengganti Suhaso Monoarfa ini antara lain Kalimantan Barat, Papua, dan Timor Timur. Meski begitu, Djan mengaku belum memiliki gambaran berupa model dan pola pembangunan perumahan di wilayah tersebut.

"Saya akan pelajari dulu yah. Yang jelas saya bertekad wujudkan program ini," singkat dia.

Djan mengaku tidak mau kalah dengan pendahulunya. Dia menilai, Suharso Monoarfa berhasil membuat terobosan baru dengan membangun perumahan untuk personel Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Adanya campur tangan kementerian perumahan, sebagian besar personel TNI sudah memiliki hunian. Dan itu sangat bermanfaat," kata dia.

Selain perumahan di perbatasan, Djan juga melirik pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) di bantaran kali Ciliwung. Dia mengatakan, pihaknya akan koordinasi dengan pemerintah DKI Jakarta demi membicarakan persoalan itu.

"Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Perumahan di Jakarta harus dirapikan," tegas dia.

Sambil koordinasi dengan pemerintah daerah, Djan juga akan melakukan inventarisasi warga dan lokasi yang tepat untuk membangun perumahan. Nantinya, sambung dia, warga akan menyewa rumah tersebut. "Kalau dibeli mereka pasti kesulitan," kata Djan.

Djan memproyeksikan, pembangunan perumahan di kali Ciliwung sangat bergantung pada kerjasama segitiga antara Kementerian Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Pemerintah DKI Jakarta. Penataan rencana tata ruang wilayah (RTRW) merupakan tanggungjawab Kementerian PU. Sementara, untuk pembebasan lahan diserahkan kepada Pemerintah DKI Jakarta.

"Sebenarnya kita juga bisa gunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Di Pertamina kan gede, kita akan coba dan minta mereka membantu," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Suharso Monoarfa meminta pejabat yang baru turut memikirkan program land banking demi pembangunan perumahan ke depan. Suharso mengatakan, penyediaan cadangan lahan itu sangat perlu dilakukan sejak awal untuk memudahkan pembangunan perumahan.

"Lahan itu nantinya akan dimanfaatkan untuk masyarakat menengah ke bawah," kata Suharso.

Menanggapi itu, Djan mengatakan, land banking sangat bergantung pada rencana tata ruan wilayah. Menurut dia, sejumlah pihak bisa diajak kerjasama untuk program itu. Di antaranya, dengan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).

Djan mengatakan, pada bagian-bagian atas stasiun kereta api bukan tidak mungkin bisa dimanfaatkan untuk dibangun rumah susun. Banyak lahan PJKA, kata dia, yang sampai saat ini tidak dimanfaatkan dengan maksimal.

"Untuk urusan itu, kalau perlu, saya yang menghadap langsung dengan menteri BUMN dan mendatangi direktur PJKA," kata Djan optimistis.

ABDUL RAHMAN