TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menegaskan pengurangan jatah menteri Partai Keadilan Sejahtera dalam kabinet merupakan bentuk hukuman. Hukuman ini diberikan karena PKS kerap berseberangan dengan partai anggota koalisi lainnya dalam berbagai permasalahan.
"Kalau mau koalisi, koalisilah yang baik. Kalau mau jadi oposisi, oposisilah. Tapi, jangan dua kaki," katanya kepada wartawan di gedung DPR, Rabu 19 Oktober 2011. Menurut Pohan, PKS selama ini tidak konsisten dalam menjalankan peran sebagai partai koalisi. Alih-alih mendukung Demokrat, PKS lebih sering menyerang motor koalisi yakni Presiden SBY.
"Jadi, PKS harus tahu kewajibannya jangan cuma tahu haknya di koalisi. Hal seperti ini buat partai islam justru sangat tidak islami," ujar Pohan.
Kemarin, SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Dalam perombakan itu, SBY mengurangi satu kursi menteri PKS. Yaitu Menteri Riset dan Teknologi Suharna. Akibat perlakuan ini, PKS pun sempat berang. Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq menyatakan apa yang dilakukan oleh presiden telah melanggar kontrak koalisi antara PKS-Presiden. Ia mengatakan, dalam kontrak koalisi itu PKS dipastikan telah mendapatkan empat kursi menteri dan telah dituliskan secara pasti menteri mana saja yang didapatkan.
PKS dikenal sebagai partai koalisi yang kerap membuat gerah pemerintah. Pengusungan hak angket century yang dimotori PKS dan Golkar memang sempat membuat Demokrat ketar-ketir. Selain itu, PKS juga sempat melontarkan hak angket mafia pajak di Senayan. Sejumlah politisi PKS juga kerap melontarkan pernyataan panas terkait pemerintah.
Ramadhan mengatakan, pelanggaran kontrak politik sebenarnya lebih sering dilakukan oleh PKS dibandingkan oleh Presiden atau Partai Demokrat. Lagipula, kontrak koalisi juga bukan merupakan kitab suci yang tak dapat diubah.
"Kontrak 2009 SBY dan parpol-parpol koalisi dan bukan hanya untuk PKS saja, sudah diperbaruhi Maret 2011. Itu pasca penggembosan PKS saat mafia pajak. Angka 4 menteri yang ditagih PKS dari zaman lampau sampai detik ini, jelas tidak lagi relevan," ujar Anggota Komisi II DPR ini. "Yang abadi dan tak bisa diubah, menurut keyakinan saya, hanya Al Quran. Selebihnya, silakan diperbaruhi. Monggo mawon," lanjutnya.
FEBRIYAN
