TEMPO Interaktif, Surabaya - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum berharap tak ada satu pun partai peserta koalisi keluar pasca-perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Anas mengatakan tujuan pembentukan koalisi adalah membangun Indonesia. "Kami berharap koalisi yang dimulai sejak 2009 bisa utuh sampai 2014," kata Anas di Surabaya, Rabu 19 Oktober 2011.
Menurut Anas, penetapan menteri hasil reshuffle telah didasari komunikasi yang intensif antara Presiden dan seluruh ketua umum partai peserta koalisi. Karena itu, Anas berharap apa pun hasil reshuffle bisa dipahami untuk kebaikan bersama. "Bukan soal jatah menteri dari partai berkurang atau tidak. Yang penting bagaimana pasca-reshuffle kinerja semua menteri lebih baik dan lebih cepat," ujar dia.
Presiden mengurangi jatah kursi satu menteri dari PKS, yakni Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata diganti oleh Gusti Muhammad Hatta, yang sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup. Presiden juga mengurangi jatah Partai Demokrat, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E.Mangindaan digantikan Azwar Abubakar dari Partai Amanat Nasional.
Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq menilai Presiden SBY melanggar kontrak koalisi dalam merombak kabinet (baca: PKS Anggap SBY Langgar Kontrak Koalisi). Kontrak koalisi khusus itu di antaranya jatah empat menteri yang masih menjadi milik PKS. Sebelumnya sejumlah petinggi PKS mengancam akan keluar dari koalisi kalau ada pengurangan jatah di kabinet sekarang.
