TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan delapan isu besar yang harus ditangani oleh pemerintah pusat dan daerah. Isu-isu itu terkait penggunaan anggaran keuangan negara, reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan penanganan korupsi. Hal ini disampaikan SBY usai melantik dan mengambil sumpah menteri, wakil menteri, dan Kepala BIN di Istana Negara Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2011.
Isu pertama yang disebutkan SBY adalah penggunaan uang negara, baik APBN dan APBD. Meski APBN dan APBD meningkat dan perekonomian terus tumbuh, penggunaan anggaran dinilainya masih banyak yang belum tepat sasaran. Praktek korupsi yang melibatkan oknum pemerintahan dan DPR juga masih terjadi. Padahal, pemerintah bertekad mengurangi defisit APBN.
Isu kedua terkait pemberantasan korupsi. "Apapun yang terjadi, mari kita jadikan pemberantasan korupsi agenda utama. Tidak adil bila kerja kita siang malam untuk tingkatkan kesejahteraan rakyat untuk peningkatan negara, sementara korupsi masih terjadi," katanya.
Soal ketiga, SBY menyoroti masalah pemberantasan kemiskinan yang menjadi agenda pemerintah dalam tiga tahun mendatang. Menurutnya meski tingkat pengangguran dan kemiskinan menurun, tetapi masih belum cukup. Kunci keberhasilan untuk program ini, kata dia, adalah sinergi pusat dan daerah. Misalnya dalam program jaminan kesehatan, jaminan kesehatan daerah (jamkesda) di tingkat daerah, atau distribusi dana BOS.
Berikutnya yang diminta oleh SBY untuk ditangani adalah soal ketahanan pangan dan ketahanan energi. "Tahun-tahun ini konsumsi pangan meningkat, golongan menengah tumbuh, sementara di tingkat global situasinya tidak pasti seperti harga pangan dan harga energi," kata dia. Suasana ini menurutnya sangat menghawatirkan sehingga produksi nasional pangan dan energi harus ditingkatkan.
Isu kelima menyangkut kinerja BUMN. Meski terdapat 141 perusahaan milik negara dengan aset yang sangat besar, keuntungan yang diberikan kepada negara masih jauh di bawah harapan. Padahal, biaya operasional BUMN ini sangat besar setiap bulannya. Ia menilai ada pemborosan keuangan di dalam kerja BUMN.
Masalah keenam menyangkut persoalan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Presiden mengatakan keinginannya untuk terus menciptakan pekerjaan di di dalam negeri. Ini termasuk dalam rencana kerja jangka panjang. Tetapi kenyataannya banyak WNI yang bekerja di luar negeri dan jumlahnya terus meningkat. Ia meminta agen-agen penyalur memberikan bekal yang lengkap untuk calon tenaga kerja.
Sedangkan isu ketujuh terkait peningkatan kekerasan konflik komunal dan terorisme. Adapun masalah kedelapan yang harus diselesaikan terkait integritas dan disiplin pejabat. "Saya minta perhatian sungguh-sunggu para gubernur, panglima Kodam dan Kapolda agar benar-benar dilaksanakan instruksi saya yang saya sampaikan di Bogor beberapa waktu lalu," katanya.
Presiden meminta untuk mengutamakan pencegahan kekerasan di seluruh Indonesia agar tidak terjadi kekerasan horisontal dan terorisme.
