TEMPO Interaktif, Jakarta - Dua partai koalisi besar, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, kehilangan masing-masing satu menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II pasca reshuffle kabinet malam ini, Selasa, 18 Oktober 2011.
Partai Keadilan Sejahtera kehilangan posisi di Kementerian Riset dan Teknologi yang sebelumnya ditempati Suharna Surapranata. Posisi Suharna ditempati Prof Dr Gusti Muhammad Hatta yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.
Sementara Demokrat kehilangan satu posisi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditempati Darwin Zahedy Saleh. Posisi Darwin ditempati Ir Jero Wacik, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
Sebelumnya Anggota Majelis Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, menyatakan partainya akan mempertimbangkan posisinya di koalisi jika memang terjadi pengurangan jatah menteri dalam reshuffle kabinet.
Menurutnya, sikap PKS adalah akan mempertimbangkan posisinya di koalisi secara proporsional seperti keputusan Rapat Pimpinan Nasional PKS kemarin. "Proporsional itu beragam bentuk. Apakah artinya kalau dengan 4 menteri koalisinya 5 tahun, dengan 3 menteri koalisinya jadi berapa tahun. Itu kan jadi bagian proporsional," ujarnya kepada wartawan di gedung DPR, Selasa 18 Oktober 2011.
Komentar Hidayat ini terkait dengan sejumlah kabar bahwa salah satu dari empat menteri dari PKS akan didepak dari kabinet. PKS sendiri memiliki empat menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Mereka adalah Menteri Pertanian Suswono, Menteri Komunikasi dan Informatika Tiffatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Assegaf Al Jufri dan Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata.
Sementara Presiden SBY dalam pengantarnya sebelum mengumumkan reshuffle menekankan bahwa penarikan dan pengangkatan menteri koalisi telah dibicarakan dengan partai koalisi." Tidak ada perubahan jumlah menteri dari sebelum reshuffle, yaitu tetap 34".
Adapun dasar reshuffle, SBY mengatakan ada lima hal, yaitu, hasil evaluasi kinerja dan integritas, penempatan right man in the right place, kebutuhan organisasi (kabinet), aspirasi masyarakat, dan persatuan dalam kemajemukan tanpa meninggalkan masalah integritas dan kapasitas.
