TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menilai penambahan wakil menteri yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan merupakan solusi. Menurut dia, hal itu justru akan menimbulkan permasalahan baru dalam pemerintahan.
"Karena kalau kita lihat, menteri yang dulu tidak ada wakil menteri, kemudian ada, itu justru menimbulkan semacam persoalan baru ketika menterinya bertengkar dengan wakil menteri. Jadi, energinya malah untuk hal-hal yang tidak produktif," ujarnya kepada wartawan di gedung DPR, Kamis, 13 Oktober 2011.
Komposisi wakil menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II setelah perombakan (reshuffle) tampaknya bakal mengalami perubahan. Juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, menyebut ada penambahan pos wakil menteri di beberapa kementerian. Sayangnya, ia enggan menyebut jumlahnya.
"Mungkin lebih tepat bahasanya kalau penyesuaian dengan kebutuhan kementerian yang diperlukan. Jumlahnya belum bisa saya sampaikan sekarang," kata dia di kediaman Presiden SBY di Puri Cikeas, Bogor, hari ini.
Pramono telah mendengar kabar penambahan wakil menteri dan pergeseran posisi di kabinet. Menurutnya, jika memang reshuffle dimaksudkan hanya seperti itu, maka harapan publik terhadap peningkatan kinerja pemerintah tak akan terwujud. "Kalau itu saja yang dilakukan sebenarnya tidak cukup signifikan," katanya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini berharap, reshuffle akan menghasilkan sesuatu yang signifikan. Menurut dia, Presiden SBY harus benar-benar menempatkan orang yang profesional di bidangnya agar semua masalah kinerja pemerintahan dapat teratasi dengan baik.
"Harapan publik yang begitu besar mudah-mudahan bisa terjawab dengan penunjukan orang-orang yang memang kredibel, bukan karena kekuatan tarik-menarik personal atau kekuatan yang menyangkut politik, tetapi memang profesionalitas yang dikedepankan," kata dia.
Ia menambahkan, wacana reshuffle yang sudah lama digulirkan itu juga bakal mubazir jika ternyata hanya dilakukan untuk bagi-bagi kekuatan politik. Pramono mengingatkan SBY bahwa sisa waktu tiga tahun tidaklah panjang untuk mengukir sejarah sebagai Presiden yang akan dikenang masyarakat.
"Waktu tiga tahun tidak terlalu lama untuk dikenang sebagai Presiden yang mewariskan sesuatu yang luar biasa bagi bangsa ini," ujarnya. "Ataukah tiga tahun ini karena terlalu banyak pertimbangan politik, sehingga kabinet ini sama dengan tahun kemarin? Kalau itu terjadi, maka orang akan mengenang yang berbeda dengan Pak SBY."
