TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menilai semua menteri kabinet Indonesia Bersatu jilid II layak diganti. “Kinerja mereka tidak ada yang progresif, bahkan ada yang kontroversial,” kata Burhanuddin saat dihubungi pada Kamis, 6 Oktober 2011.
Burhanuddin menuturkan banyaknya menteri dari partai politik membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih memilih mempertimbangkan faktor politis. Semestinya kinerja menjadi tolok ukur perombakan kabinet. “Tapi dosis politik di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih besar,” kata dia.
Burhanuddin mengaku, penentu dicopotnya seorang menteri berdasarkan dua faktor, yakni profesionalitas dan integritas. Adapun aspek profesionalitas dapat dinilai berdasarkan evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Faktor intergritas berupa kepercayaan dalam berpolitik memiliki pengaruh besar.
Ia mencontohkan kasus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. “Mereka tidak terindikasi secara hukum. Tapi kan secara kepercayaan masyarakat sudah nggak percaya,” ujar dia menambahkan.
Memasuki masa pemerintahan tahun ketiga, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan akan merombak kabinetnya pada Oktober tahun ini. Istana membantah perombakan itu merupakan desakan publik ataupun hasil survei pemaparan kinerja.
Belakangan sepuluh nama santer dikabarkan sebagai calon menteri baru. Sepuluh nama itu disebut bakal masuk ataupun digeser dalam perombakan kabinet oleh Yudhoyono pada tahun ini. Di antara sepuluh nama itu ada nama baru yang santer yakni Sharif Cicip Sutardjo.
Ia dikabarkan sebagai calon Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Fadel Muhammad. Fadel digeser ke posisi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Nama lainnya adalah politikus Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Ia dikabarkan mengisi posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar. Namun sampai kini Presiden belum menyebutkan namanya.
