DPR Belum Anggarkan Program Rumah Aspirasi  

Reporter

Editor

Kamis, 6 Oktober 2011 10:30 WIB

Marzuki Alie. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menyatakan gagasan membentuk rumah aspirasi saat ini baru dalam tahap sosialisasi. Rumah aspirasi belum masuk perencanaan program DPR tahun depan, termasuk soal penganggarannya.

"Saya mau sosialisasi dulu, kalau masyarakat sudah terima, baru masuk. Ini saya bicara dulu di media," ujar Marzuki di Gedung MPR/DPR, Rabu 5 Oktober 2011.

Jika disepakati seluruh masyarakat, program rumah aspirasi akan diusulkan melalui Badan Urusan Rumah Tangga DPR. "Ini kan program BURT. Jadi rencana strategis ini dilaksanakan lewat BURT, BURT mengawal."

Sosialisasi tak hanya terhadap masyarakat. Marzuki juga akan melakukan sosialisasi ke seluruh anggota Dewan. "Anggota DPR harus tahu dulu programnya supaya tidak menimbulkan kesalahan pemahaman," kata politikus Partai Demokrat ini.

Marzuki optimistis program rumah aspirasi akan bisa diterima seluruh masyarakat dan anggota DPR. Ia memastikan program ini kelak tetap berjalan kendati mendapat tentangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pengamat hingga lembaga swadaya masyarakat. "Saya pastikan akan berjalan, tapi saya akan ngomong dulu ke mana-mana. Untungnya gimana, kenapa rumah aspirasi ini perlu atau tidak perlu. Saya jelaskan, ini untuk perjuangan daerah, clear," ujarnya.

Dia mengatakan latar belakang program rumah aspirasi adalah untuk menyerap aspirasi seluruh komponen masyarakat yang ada di tingkat daerah pemilihan. Konsepnya berbeda dengan reses ketika setiap anggota Dewan mendatangi setiap kabupaten di daerah pemilihan mereka.

Ia meyakini berjalannya program rumah aspirasi dapat mencegah dan "membersihkan" DPR dari serbuan "calo-calo" aspirasi dari berbagai daerah yang selama ini tampak sering mendatangi Senayan. "Kalau (rumah aspirasi) ini sudah ada, DPR saya buat steril, tidak ada calo yang nongkrong-nongkrong. Jadi calo sudah tidak bisa main-main lagi ke sini," ujar dia.

Dikatakannya, rumah aspirasi akan dikelola layaknya kantor yang memiliki pegawai kesekretariatan. Soal pembiayaan, Marzuki berharap rumah aspirasi bisa dibiayai sepenuhnya dari anggaran negara. "Sebaiknya dibayar oleh negara supaya tidak ada perbedaan, loyal karena tergantung yang bayar," katanya.

Lalu, menurut Marzuki, berapa kira-kira biaya ideal untuk mewujudkan program rumah aspirasi yang ada di setiap daerah pemilihan tersebut? "Ya semurah-murahnyalah," ujar dia sembari tersenyum.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

5 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya