TEMPO Interaktif, Jakarta:Situasi di Aceh semakin baik setelah penandatangan kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan Indonesia, 9 Desember lalu. Semula, setiap hari rata-rata terjadi 13 insiden, kini menyusut tinggal 3 insiden per hari. “Meskipun saya masih belum puas, mestinya bisa di titik nol,” kata Menko Polkam, Susilo Bambang Yudhoyono, usai pelantikan pejabat eselon I dan II, di lingkungan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, di kantornya, Senin (23/12). Beberapa waktu lalu, Panglima TNI Endriartono Sutarto menyatakan telah terjadi 24 pelanggaran bersenjata di Aceh yang dilakukan oleh GAM pasca kesepakatan damai sehingga mengakibatkan tewasnya warga sipil. Selain itu, pada minggu lalu, terjadi juga penembakan di Kabupaten Aceh Selatan yang membuat dua aparat meninggal. Menurut Yudhoyono, setelah penghentian konflik bersenjata dilakukan memang masih terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Hal itu juga sudah diperhitungkan oleh pihak Indonesia sejak awal. “Masalahnya adalah bagaimana kita mengelola dengan sunguh-sungguh menindak para pelanggar melalui sistem dan mekanisme yang telah kita tentukan,” kata dia. Mengenai terjadinya pelanggaran tersebut, Yudhoyono berharap hal itu akan menjadi pembahasan dalam Joint Security Committee (Komisi Keamanan Bersama) yang Jumat, pekan lalu, sudah memulai aktivitasnya, walaupun belum tergelar di seluruh wilayah Aceh. Dengan pembahasan itu, “Apa yang telah dilanggar, dan apa yang keluar dari kesepakatan dapat dicari solusi dan langkah penindakan yang tepat,” tandas Yudhoyono. Sedangkan berkait dengan tewasnya dua orang aparat, ia minta agar masalah itu tidak dianggap enteng. “Saya ingin ada solusi yang tepat,” kata dia. Menteri juga menyatakan, jika ada kejahatan atau pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah ditandatangani pada awal Desember lalu, harus segera dituntaskan. “Tidak ada hukum lain, kecuali hukum Indonesia,” kata dia. Sementara, berkait dengan penunjukan Filipina dan Thailand sebagai tim monitoring yang ditentang GAM, Yudhoyono menjelaskan bahwa hal itu sudah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan Henry Dunant Centre dengan pihak Indonesia. “GAM tidak boleh memaksakan kehendaknya, dan Indonesia pun harus menghormati otoritas HDC untuk netralitas, untuk sebuah keadilan dalam menunjuk negara-negara lain,” kata dia. Yang penting, lanjut menteri, bagi Indonesia adalah siapa pun yang bertugas di komite keamanan bersama itu harus netral dan tidak memihak. Indonesia akan melihat netralitas, profesionalitas dan obyektivitas dari semua yang tergabung dalam komite tersebut. Ketika tewasnya dua aparat itu dikonfirmasikan kepada Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dalam kesempatan yang berbeda, hal itu dibenarkan. Mengenai pelaku, pihak TNI belum mengambil tindakan. Yang pasti, menurut dia, tidak ada anggota TNI yang ditahan GAM, begitu pula sebaliknya. (Diah A Chandraningrum-Tempo News Room)