TEMPO Interaktif, Tangerang - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Banten mendesak pimpinan DPRD Banten untuk segera mendorong Badan Pemeriksa keuangan (BPK) melakukan audit penyaluran dana hibah senilai Rp 340,5 miliar.

PKS, kata anggota fraksi Sanuji, berkepentingan untuk tahu atas penyaluran hibah tersebut kepada masyarakat. "Kami ingin mendapatkan ketransparanan apakah betul dana itu sampai atau tidak sesuai atau fiktif. Makanya BPK agar melakukan audit anggaran yang sedang berjalan ini," kata Sanuji.

Rupanya Sanuji gerah dengan tudingan yang disampaikan pengamat ekonomi Banten, Dahnil Anzar, yang menyatakan anggota Dewan melempem karena tidak melakukan hak angket dan hak interpelasi kepada eksekutif (-Koran Tempo edisi Rabu 28 September) .

"Kami segera menemui Ketua DPRD untuk mendorong agar soal hibah segera dipertanyakan," kata Sanuji. Sanuji menilai daftar penerima hibah sebanyak 221 itu serampangan.

Sementara itu, meskipun setuju dilakukan audit, Ketua Fraksi Demokrat Media Warman mengatakan pihaknya akan mengikuti aturan yang ada. "Sebelum audit BPK, kami mengikuti mekanisme yang ada, yakni pengawasan inspektorat," kata Media.

Dokumen yang diperoleh Tempo menunjukkan bahwa berdasarkan surat nomor 900/2385-DPKAD/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 tentang penyampaian data penerima hibah tahun 2011 yang disampaikan Sekda Banten Muhadi kepada DPRD Banten, terdapat beberapa hal yang berbeda dengan data penerima bantuan hibah yang dirilis pada 3 Agustus 2011.

Di antaranya, terdapat perbedaan jumlah dana yang belum terserap/belum terealisir, di mana per tanggal 3 Agustus 2011 disebutkan bahwa dari anggaran 340.463.000.000,- terdapat Rp 113.448.105.800,- yang belum terealisasi/terserap.

Namun dari laporan per tanggal 19 Agustus 2011 justru jumlah dana yang belum terealisir/belum terserap justru bertambah menjadi Rp 119.196.105.800,-.

Kemudian terdapat perbedaan jumlah penerima bantuan. Pada tanggal 3 Agustus 2011 disebutkan terdapat 221 organisasi/lembaga penerima. Namun berdasarkan laporan per tanggal 19 Agustus 2011 berkurang menjadi 151 organisasi/lembaga.

Aliansi Independen Pemantau Publik (ALIPP) bahkan menemukan sekitar 30 organisasi/lembaga penerima dihilangkan dari daftar sebelumnya, padahal mereka sudah disebut menerima uang hibah itu, misalnya Bhayangkari Polres Pandeglang Rp 50.000.000, Forum Kajian dan Advokasi Ekonomi Sosial (FORKADES) Rp 550.000.000, KWARDA Pramuka Prov. Banten Rp 400.000.000.

"Hal ini mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana korupsi, yang harus dipertanggungjawabkan oleh Gubernur Banten, termasuk manipulasi data penerima fiktif. Semuanya sudah kami laporkan ke KPK," kata Uday Suhada, koordinator ALIPP.

AYU CIPTA