TEMPO Interaktif, Semarang - Kementerian Agama akan menggelar Musyawarah Nasional khusus membahas penetapan awal bulan Ramadan dan 1 Syawal atau penetapan Hari Raya Idul Fitri. “Munas alim ulama akan digelar pada November mendatang. Itu (munas) khusus membahas tentang kriteria penetapan awal bulan,” kata Menteri Agama Suryadharma Ali usai mengikuti acara halal bihalal dan silaturahim alim ulama di Masjid Agung Jawa Tengah, Rabu 21 September 2011.

Suryadharma menyatakan selama ini selalu terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan baik 1 Ramadan maupun 1 Syawal. Itu biasa terjadi karena adanya perbedaan dalam menetapkan kriteria pada posisi berapa derajat bulan sabit itu bisa dilihat.

Selama ini ada yang menganut 4 derajat, dua derajat, dan 0,5 derajat. “Selama perbedaan itu ada, potensi adanya perbedaan awal bulan akan selalu terjadi,” kata dia.

Agar tak selalu terjadi perbedaan dalam menentukan awal bulan itulah Kementerian Agama akan menyatukan kriteria: dalam kondisi bagaimana awal bulan itu bisa diputuskan.

Dua hari lalu Kementerian Agama sudah menggelar lokakarya untuk menyiapkan materi, narasumber, konsep acara musyawarah nasional. Lokakarya diikuti badan hisab dan rukyat, lembaga keagamaan, organisasi keagamaan, ulama fikih, dan lain-lain.

Suryadharma berharap ada kebesaran hati dari para pimpinan umat Islam untuk mempersatukan kriteria penentuan awal bulan. Jika itu bisa diwujudkan, Surya memperkirakan di masa mendatang tak akan terjadi lagi perbedaan dalam menentukan awal bulan.

Dalam pelaksanaan munas nanti Kementerian akan memprioritaskan keterlibatan dua arus besar organisasi keagamaan. Dua arus besar itu adalah organisasi kemasyarakatan yang selama ini sudah selalu mengikuti sidang isbat yang digelar pemerintah dan ormas yang selama ini tak mengikuti siding isbat yang dilakukan pemerintah.

Ormas yang tak mengikuti sidang isbat ini biasanya menentukan awal bulan Ramadan dan 1 Syawal berdasarkan kriterianya sendiri. Suryadharma mencontohkan ada kelompok Naqsabandiyah di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur yang selama ini berbeda dalam menentukan 1 Syawal.

Bahkan, kata Surya, di Sulawesi Selatan juga ada kelompok yang menentukan 1 Syawal hanya dengan mengukur pasang-surut air laut. “Hal-hal seperti itu nanti akan kita samakan dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip keilmuan,” kata Ketua Umum PPP tersebut.

ROFIUDDIN