TEMPO Interaktif, Semarang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menyatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ulang di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tak akan melakukan masa kampanye. “Dalam prosesnya tidak dilakukan kampanye ulang karena tak diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi,” ujar anggota KPU Pusat I Gusti Putu Artha dalam seminar Pilkada Pati, Mengapa Jadi Begini di Kota Semarang, Selasa, 20 September 2011.
Putu menyatakan, pilkada ulang di Pati hanya pada tahap verifikasi para calon. KPU Pati mendiskualifikasi pasangan calon Sunarwi-Tejo Pramono sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstistusi.
Selanjutnya KPU Pati akan melakukan verifikasi ulang terhadap calon pasangan Imam Suroso-Sujoko. Verifikasi ulang tak dilakukan terhadap pasangan calon yang lain. “Ini bermakna bahwa bakal pasangan calon yang lain tak boleh mengutak-atik, mengubah, atau mengganti bakal calon lagi yang berimplikasi pada proses verifikasi kembali,” kata Putu.
Putu menambahkan, apabila hasil verifikasi ulang terhadap pasangan calon Imam Suroso-Sujoko memenuhi syarat, pasangan calon yang akan berkompetisi dalam pilkada ulang adalah enam pasangan calon. Sedangkan jika nanti Imam Suroso-Sujoko tak memenuhi syarat verifikasi, pasangan calon yang berkompetisi adalah lima pasangan calon.
Putu juga meminta agar KPU Pati, DPRD, dan Pemkab Pati segera duduk bersama merevisi ulang terhadap dana hibah pemilukada Pati dengan mengubah nomenklatur anggaran putaran kedua menjadi pemungutan suara ulang. Jika tidak, akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Ketiga pihak sekaligus memerinci kebutuhan anggaran per item dan jika sudah beres memindahbukukan rekening ke kuasa pengguna anggaran (KPA) KPU.
Putu menyatakan dalam waktu sepekan sejak hari ini KPU akan menurunkan petunjuk teknis langkah-langkah dalam melaksanakan pemungutan suara ulang. Selanjutnya KPU Pati menyusun tahapan menuju pemungutan suara ulang lengkap dengan pengadaan logistik pemilu. “Begitu anggaran disetujui dalam paripurna DPRD, tahapan (pilkada ulang) sudah bisa dimulai dijalankan,” kata dia.
Pilkada Pati diulang karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan pasangan Imam Suroso-Sujoko. Pasangan ini mengajukan gugatan karena pada saat verifikasi dia diganti pasangan Sunarwi-Tejo Pramono.
ROFIUDDIN
Berita terkait
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca SelengkapnyaJenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan
6 Januari 2018
Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.
Baca SelengkapnyaPengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal
6 Januari 2018
Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.
Baca SelengkapnyaGolkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018
6 Januari 2018
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.
Baca SelengkapnyaEmpat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung
5 Januari 2018
Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
Baca SelengkapnyaPilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat
4 Januari 2018
BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.
Baca SelengkapnyaGerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim
27 Desember 2017
Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas
26 Desember 2017
Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
17 Desember 2017
Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora
22 November 2017
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
70 Persen Mahasiswa UGM Keberatan dengan Besaran UKT, Sampai Cari Pinjaman hingga Jual Barang Berharga
10 jam lalu
