TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus melakukan pemeriksaan para saksi kasus dugaan suap proyek infrastruktur transmigrasi. Hari ini, komisi antikorupsi giliran memeriksa Sutrisno, Sekretaris Pribadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. "Dia (Sutrisno) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DNW (Dharnawati)," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Senin, 19 September 2011.

Namun KPK tidak hanya memeriksa Sutrisno. Dua saksi yang disebut sebagai "orang dekat" Menteri Muhaimin, yakni Ali Mudhori dan M. Fauzi, juga kembali diperiksa. Keduanya, yang juga disebut-sebut sebagai staf khusus Menteri Muhaimin, telah diperiksa penyidik KPK pada pekan lalu.

Nama Ali dan Fauzi terseret ke pusaran kasus dugaan suap kepada pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ketika para tersangka, yakni I Nyoman Suisnaya, Dadong Irbarelawan, dan Dharnawati, membeberkan peran mereka kepada penyidik. Satu nama lagi yang disebut-sebut sebagai staf khusus Menteri adalah Sindu Malik. Staf Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung dan Iskandar Pasojo alias Acoz juga disebut-sebut terkait dalam kasus itu.

Selain keempat nama itu, ada lagi satu nama yang juga disebut-sebut dalam pemeriksaan, yakni Dhanny S. Nawawi. Tersangka Dadong kepada penyidik menyebut Dhanny adalah Staf Ahli Presiden Bagian Tim Penilai Akhir. Bahkan Nyoman, tersangka lain, memperoleh informasi bahwa Dhanny sering berkomunikasi dengan Muhaimin.

Para tersangka menyebut bahwa Ali, Sindu, dan Acoz, yang pertama kali menawarkan adanya peluang dalam Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di kawasan transmigrasi pada APBN-Perubahan 2011, yang berbiaya Rp 500 miliar. Bahkan kepada Nyoman, yang menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dan Dadong, Kepala Bagian Evaluasi dan Perencanaan, pada April lalu, mereka menyebut ada komitmen fee sebesar 10 persen dari proyek itu. Lima persen dibayar sebelum program ditetapkan yang diberikan ke Badan Anggaran. Lima persen sisanya dibayar setelah peraturan Menteri Keuangan ihwal program itu diterbitkan.

Kasus ini terbongkar setelah KPK mencokok Nyoman, Dadong, dan kuasa perwakilan dari PT Alam Jaya Papua, Dharnawati alias Nana, pada 25 Agustus lalu. Bersama ketiganya, disita uang yang diduga untuk suap sebesar Rp 1,5 miliar. Uang itu diduga ada kaitannya dengan proyek PPID di kawasan transmigrasi di 19 kabupaten pada APBN-Perubahan 2011. KPK pun menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

Para tersangka ini menyebut mereka mendapatkan informasi dari Ali dan Sindu bahwa uang itu akan diberikan kepada Muhaimin sebagai hadiah Lebaran. Namun seusai pemeriksaan pekan lalu, keduanya membantah keterangan tersebut. "Itu tidak benar," kata Ali.

Menteri Muhaimin juga membantah terlibat. Dia mengatakan namanya dicatut dalam kasus ini. Menurut menteri yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, ia tidak pernah sekalipun bertemu dengan ketiga tersangka, khusus untuk membicarakan proyek tersebut.

"Bisa saja yang menerima suap mengatasnamakan saya. Dengan pengusaha saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu, karena itu tidak logis seolah-olah saya meminta," kata dia. Muhaimin sendiri menyatakan siap diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

RUSMAN PARAQBUEQ