TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan menelusuri aliran dana yang diduga mengalir ke Kongres Partai Demokrat di Bandung pada tahun lalu. "Kami berkeinginan agar parpol itu memperoleh dana dengan cara yang bersih," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas di kantornya, Rabu, 14 September 2011.
Aliran dana ke Kongres Partai Demokrat ini pertama kali dibeberkan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Ketika dalam pelariannya di luar negeri, Nazaruddin menyebut ada dana sebesar Rp 100 miliar yang mengalir ke Kongres Demokrat untuk memenangkan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.
Nazar mengatakan, uang sebesar Rp 50 miliar di antaranya diambil dari proyek pusat pembangunan prasarana dan sekolah olahraga di Bukit Hambalang, Bogor. Pendistribusian uang ini, kata Nazar, diketahui juga oleh Yulianis, staf Keuangan Grup Permai.
Ucapan Nazar ini sejalan dengan keterangan Yulianis ke Komite Etik KPK. Ketua Komite Abdullah Hehamahua sebelumnya mengatakan, Yulianis kepada Komite Etik memberi keterangan bahwa ada uang dari Grup Permai sebesar Rp 30 miliar yang mengalir ke Kongres Partai Demokrat. Yulianis juga menyebut uang dalam bentuk dollar sebesar US$ 5 juta yang mengalir ke kongres yang dimenangkan Anas itu. "Semua duit itu berbentuk tunai," kata Abdullah, Senin lalu.
Busyro menambahkan, KPK berkepentingan mengusut aliran dana ke Kongres Demokrat itu untuk mengetahui apakah partai tersebut memperolehnya dengan cara-cara yang bersih. Karena, "kalau asalnya misalnya dari dana yang tidak bersih, itu mempengaruhi proses politik dan produk-produk politik," kata Busyro.
RUSMAN PARAQBUEQ
Berita terkait
Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti
17 menit lalu
Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaBeredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
39 menit lalu
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca SelengkapnyaKPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR
1 jam lalu
Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda
4 jam lalu
Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Kantor Setjen DPR
4 jam lalu
Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK
8 jam lalu
Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai
11 jam lalu
"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja
17 jam lalu
KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu
19 jam lalu
KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu terhadap Erik Adtrada Ritonga yang saat itu menjabat Bupati Labuhanbatu
Baca SelengkapnyaAktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya
1 hari lalu
Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman
Baca Selengkapnya