38 Bupati dan Wali Kota Kuliah Gratis di Harvard

Reporter

Editor

Selasa, 13 September 2011 12:03 WIB

Harvard Kennedy School of Government. Foto: thecrimson.com

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mengirim 38 orang bupati/wali kota dan kepala Badan Perencanaan Daerah mengikuti kursus di Harvard Kennedy School of Government. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnizar Moenek mengatakan kepala dearah yang dikirim adalah lulusan terbaik Pendidikan dan Latihan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah yang diadakan sejak 2009. "Ini tindak lanjut dari diklat itu," katanya ketika dihubungi psds Selasa 13 September 2011.

Sampai saat ini total terdapat 280 lulusan diklat di tujuh angkatan. Program diklat diadakan karena tingkat pemahaman kepala daerah bervariasi.

Pengiriman kepala daerah ini didukung lembaga nirlaba Rajawali Foundation yang memiliki kerja sama dengan Harvard Kennedy School of Government. Lembaga ini mengirimkan perwakilan mereka untuk mengikuti program kursus singkat di bidang pemerintahan.

Bersama dua pendamping dari Kementerian Dalam Negeri, 38 kepala daerah dan kepala badan perencanaan daerah akan berangkat pada 16 September. Mereka mengikuti kursus selama tiga pekan. Menurut Reydonnizar, program pelatihan ini termasuk akomodasi dan konsumsi. Namun pemerintah daerah tetap mengeluarkan biaya perjalanan dinas dan uang saku dari APBD.

Peserta program akan mengikuti kuliah demokratisasi dan otonomi daerah. Subyek yang akan mereka pelajari seperti perencanaan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, kebijakan publik, dan proses pengambilan kebijakan lain. Kuliah disampaikan pengajar dari Harvard Kennedy School seperti J. Rosentgard, Antiny J. Saich, dan Elizabeth Osborne.

Sepulang kursus, para pejabat ini diminta membuat rencana aksi sesuai dengan daerah masing-masing. Rencana aksi itu harus bisa memberikan perubahan bagi daerah. Kementerian Dalam Negeri juga memantau realisasi dari rencana aksi itu.

Kepala Daerah dan Kepala Bapeda yang terpilih berasal dari Banjar Baru, Denpasar, Sumbawa Barat, Luwu Utara, Mamuju, Serdang Berdagai, Samosir, Solok, Agam, Bengkalis, Poso, Ternate, Lampung Selatan, Sukabumi, Banyuwangi, Malang, Gresik, Kediri, dan Kutai Kartanegara.

KARTIKA CANDRA

Berita terkait

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

9 jam lalu

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.

Baca Selengkapnya

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

9 jam lalu

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

17 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

23 jam lalu

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.

Baca Selengkapnya

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

5 hari lalu

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah

Baca Selengkapnya

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

5 hari lalu

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.

Baca Selengkapnya

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

5 hari lalu

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

9 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Calon Pendidik Tetap di Malaysia

11 hari lalu

Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Calon Pendidik Tetap di Malaysia

Tenaga pendidik akan ditempatkan Kemendikbudristek di CLC yang berlokasi di perkebunan atau ladang dengan masa penugasan selama 2 tahun.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

12 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya