TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Fraksi PDIP DPR Arifin Panigoro menyatakan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 121/2000 tentang pembagian wewenang antara Presiden dan Wapres tidak berlaku pada pemerintahan Megawati Sukarnoputri. “Kita akan membahas Keppres 121/2000 pada sidang tahunan MPR bulan Oktober mendatang,” jelas Arifin di Lobi Gedung Nusantara III Kompleks MPR/DPR Jakarta, Rabu (25/7) siang. Dalam waktu dekat, PDIP berencana untuk segera membahas pertimbangan Keppres itu dilaksanakan atau tidak usai sidang Istimewa MPR.
Menurut dia, PDIP akan membahas konsiderans Keppres nomor 121/2000 apakah hanya berlaku pada pemerintahan Wahid atau terus berlanjut hingga pemerintahan Megawati. Namun demikian, PDIP akan bersikukuh untuk tidak memberlakukan Keppres tersebut pada pemerintahan Megawati. (Jhony Sitorus)
Berita terkait
Partai Buruh Terima Hasil Pilpres, Pertimbangkan Dukung Prabowo-Gibran
7 menit lalu
Partai Buruh Terima Hasil Pilpres, Pertimbangkan Dukung Prabowo-Gibran
Partai Buruh menyatakan telah menerima hasil Pilpres 2024 dan mempertimbangkan memberi dukungan ke pemerintahan Prabowo-Gibran
