TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan mengalihkan perhatian kebijakan perekonomian dari yang awalnya lebih bersifat makro menjadi berorientasi mikro. Karena itu, penyelesaian masalah ekonomi pun akan dijalankan berdasarkan masalah yang dihadapi. Demikian diungkapkan Menko Perekonomian, Dorodjatun Kuntjoro-djakti, mengenai agenda pemerintah di bidang perekonomian 2003 usai sidang kabinet di Sekretariat Negara Jakarta, Senin (6/1). Menurut Dorodjatun, sejauh ini setidaknya ada tiga hal yang diidentifikasikan menjadi masalah bagi dunia usaha, yaitu prosedural izin, perpajakan, dan kepabeanan. Untuk itu, pihaknya sedang mengupayakan jalan keluarnya agar sektor riil dapat bergerak. Harapannya, kata Dorodjatun, selain devisa yang meningkat, ada pengembangan ekspor dan perluasan lapangan kerja yang semakin baik. Agenda lainnya yang akan ditargetkan pada 2003 ini, ungkap Dorodjatun, adalah pengelolaan utang dalam dan luar negeri. Khusus untuk luar negeri, pemerintah melalui tim yang terdiri dari para menteri tengah mengkaji exit strategy dari IMF yang akan berakhir pada penghujung 2003 ini. Dijelaskannya, pemerintah sedang melihat ditetapkannya suatu kuota dimana Indonesia sebagai anggota badan tersebut dapat mengambil sisa uang yang terkumpul tanpa mengganggu cadangan emas dan devisa yang saat ini jumlahnya mencapai US$ 31 miliar. Termasuk penyelesaian utang dalam negeri. Sedangkan di bidang kesejahteraan rakyat, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Jusuf Kalla, menjelaskan, agenda yang akan diprioritaskan secara khusus adalah masalah penyelesaian pengungsi, pemulihan kondisi pariwisata pascabom Bali, serta penyaluran dana kompensasi subsidi BBM. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)