TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo mengaku telah melakukan perburuan para buron sejak lama. Bahkan pihaknya telah melakukan kerja sama dengan kepolisian internasional. "Saya kira tidak hanya sekarang saja, itu sudah diburu," katanya usai rapat kabinet terbatas di Istana Presiden, Kamis 11 Agustus 2011.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepolisian mengejar buron pemerintah yang sedang tersangkut kasus besar di Indonesia. Hal ini menyusul sukses tim dari Kepolisian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan KPK dalam memulangkan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
"Saya instruksikan kepada kapolri untuk mencari buron lain yang seolah tidak ditemukan. Saya instruksikan untuk menemukan semua itu demi tegaknya hukum," kata SBY dalam pembukaan sidang kabinet.
Menurut Timur, pengejaran buron di luar negeri seperti Nunun Nurbaetie terus dilakukan. Selain itu, kerjasama dengan pihak lain akan membuka adanya feedback yang bisa ditindak lanjuti. "Jadi bukan hanya karena perintah presiden tapi itu sudah lama kita lakukan," katanya.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan belum bisa memastikan waktu pencarian itu. Ia mengatakan saat ini, pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan semua instansi yang terkait. Ia memastikan pengejaran buron itu tidak hanya fokus pada Nunun tapi semua yang telah ditetapkan buron. "Instruksi presiden ini akan memberikan energi kepada kami untuk mencari buron," katanya.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan pencarian buron tetap dengan prioritas. Prioritas ini akan diserahkan kepada aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan. "Ya dilihat nanti polisi kejaksaan nanti kan melihat mana yang diprioritaskan, mana yang duluan. Makan bubur kan tidak semuanya dimakan, dipilih," kata Djoko. Namun, ia mengatakan instruksi itu tidak menyinggung secara langsung soal Nunun, lebih bersifat umum.
