TEMPO Interaktif, Majalengka:Gubernur Jawa Barat H Danny Setiawan mengakui pihaknya sudah menandatangani surat izin pemeriksaan bagi sejumlah anggota DPRD Kota Cirebon. Dengan telah ditandatanganinya surat izin pemeriksaan tersebut berarti pihak kejaksaan telah berhak melakukan pemeriksaan terhadap nama-nama anggota DPRD Kota Cirebon yang tercantum di dalamnya," tutur Danny usai melantik Bupati Majalengka, Jumat (12/12). Dengan adanya surat tersebut, kata Danny, telah membuktikan bahwa pihaknya tidak berusaha menghalang-halangi proses penyidikan yang saat ini sedang dilakukan Kejari Cirebon. Ketika disinggung mengenai jumlah anggota DPRD Kota Cirebon yang diizinkan untuk diperiksa, Danny mengakui tidak semua anggota DPRD kota Cirebon dikeluarkan surat izin pemeriksaannya. Kami telah memilah-milah jumlah anggota DPRD yang diizinkan untuk dipanggil. Jadi tidak semua anggota DPRD diberikan izin untuk dipanggil, cukup unsur pimpinan Dewan dan Panitia Anggaran sekitar tujuh orang.Namun, menurut Danny, jika dalam perjalanannya kemudian dibutuhkan tambahan anggota Dewan yang perlu dimintai keterangan, bisa saja Kejari Cirebon mengusulkan nama-nama yang dimaksud tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cirebon, Ny Suraini Dahlan, SH, saat dikonfirmasi Koran Tempo melalui telepon genggamnya, mengatakan surat izin dari Gubernur tersebut hingga kini belum diterimanya. Saya memang pernah menanyakan ke Kejati mengenai hal ini, ternyata belum juga turun," ujar Suraini. Hingga kini, menurutnya, pihak Kejari masih menunggu surat izin tersebut turun sebelum melanjutkan kembali proses penyidikan. Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri Cirebon tengah mengusut dugaan penyelewengan dana APBD tahun anggaran 2001 senilai Rp 1,8 miliar. Dana tersebut masuk dalam pos 2.2.1, pos DPRD dan Sekretariat DPRD, yang tidak sesuai dengan PP 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Dalam PP 110 dijelaskan, berdasarkan hitungan persentase dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) yang diperoleh Kota Cirebon, biaya penunjang kegiatan Dewan didapat angka sebesar Rp 400 juta. Tetapi pada awal penetapan APBD tahun 2001 untuk kegiatan Dewan dianggarkan Rp 2,1 miliar. Sampai Januari hingga Juni 2001, dana yang telah dipakai untuk kegiatan Dewan sebesar Rp 997 juta lebih. Ivansyah - Tempo News Room