TEMPO Interaktif, Palembang: Perwakilan mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Palembang, Jumat (12/12), pukul 10.30 WIB, mendatangi Pengadilan Negeri Palembang. Mereka minta pengadilan transparan dalam menyidangkan kasus yang melibatkan Ketua DPRD Sumatera Selatan, Adjis Saip, berkaitan dengan dana operasional DPRD Rp 7,5 miliar. Menurut Juru Bicara Gerakan Rakyat, Syaiful Fadhli, mereka datang ke pengadilan ini karena ada indikasi pelimpahan tersangka Adjis terkesan terburu-buru sebab proses pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Palembang ke PN Palembang hanya dua hari. "Kalau terlalu cepat kita takut majelis hakim akan mengembalikan berkas tersebut karena dianggap tidak lengkap. Ini yang kami tanyakan," ujar Syaiful. Selain meminta transparan, mahasiswa juga akan melakukan pengawasan dalam sidang yang melibatkan mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan ini dengan akan menghadiri setiap sidang. Selain itu, mahasiswa juga meminta pengadilan memberikan jadwal persidangan dan melakukan penahanan kepada tersangka. Sebab pasal yang dikenakan terhadap Adjis itu hukumannya lebih dari lima tahun. Kepala Humas PN Palembang, Erwan Toni, mengatakan, bahwa permintaan mahasiswa untuk mendapatkan jadwal persidangan bisa diterima. Sebab, persidangan itu memang berhak diketahui publik. Berkas-berkas kasus ini sudah diterima pengadilan. Dalam satu sampai tiga hari ini akan ditentukan majelis hakim yang akan menyidangkan kasus ini. Kuasa Hukum Adjis, Dahlan Kadir, mengatakan, pihaknya akan segera mengajukan permintaan untuk tidak dilakukannya penahanan terhadap kliennya. Menurut dia, kliennya tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Sebagai pengacara, dirinya akan mengajukan sebagai penjamin untuk tidak dilakukannya penahanan. Gerakan Rakyat Palembang adalah gabungan elemen mahasiswa dan masyarakat yang peduli terhadap kasus dana operasional DPRD sebesar Rp 7,5 miliar. Arif Ardiansyah - Tempo News Room