Ada Okky dan Ratih Sanggarwati di 'Kabinet Suryadharma Ali'  

Reporter

Editor

Senin, 25 Juli 2011 17:56 WIB

Tempo/Nickmatulhuda

TEMPO Interaktif, Jakarta-Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan terpilih Suryadharma Ali akhirnya mengumumkan struktur 'kabinet' partainya yang baru, pascamuktamar PPP di Bandung, awal Juli lalu.


Yang menarik, dari puluhan pengurus harian partai berlambang Kabah itu, 30 persen di antaranya adalah perempuan. Ikut pula masuk di situ, model senior Okky Asokawati dan Ratih Sanggarwati sebagai salah satu ketua dan wakil sekretaris jenderal.


Para pengurus itu, menurut Suryadharma Ali adalah hasil penggodokan dewan formatur PPP yang terdiri atas Suryadharma Ali sebagai Ketua, Rahmat Yasin, Amir Uskara, Musyaffa Noer, Fadly Nurzal, Emron Pangkapi, Ahmadi Usman, Yahidin Umar, dan Syarif Hadler. "Ini adalah periode kerja, jadi semua jabatan adalah strategis." kata Suryadharma dalam keterangannya pada wartawan, Senin 25 Juli 2011.


Artis sekaligus mantan model papan atas Okky Asokawati tercatat sebagai politisi PPP sejak Pemilu 2004. Dipinang langsung masuk partai oleh Suryadharma Alie saat itu, Okky terpilih menjadi Duta Koperasi Wanita. Saat itu, Suryadharma Alie masih menjabat sebagai Menteri Koperasi di kabinet SBY-Jusuf Kalla.


Pemilu 2009 kemarin, eks dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Pancasila itu terpilih masuk Senayan. Kini, Okky duduk di Komisi IX yang membidangi perburuhan.


Advertising
Advertising

Model senior Ratih Sanggarwati pun ternyata sudah lama aktif jadi pengurus Wanita Pembangunan DPP PPP periode terdahulu. Pada Pemilu 2004, Ratih menjadi caleg PPP untuk DPR dari daerah Surabaya-Sidoarjo, tapi gagal. Ratih juga menjadi kandidat PPP untuk menjadi calon bupati di daerah kelahirannya, Ngawi. Sayangnya Ratih gagal.


MUHAMMAD TAUFIK

Berita terkait

Kisah PPP Memakai Gambar Ka'bah Sebagai Lambang Partai

6 Juni 2023

Kisah PPP Memakai Gambar Ka'bah Sebagai Lambang Partai

Partai Persatuan Pembangunan atau PPP telah menggunakan logo bergambar Kabah sejak 1974. Meski sempat diganti pada 1984 hingga 1998. Logo itu kembali.

Baca Selengkapnya

Muktamar PPP Dipercepat Setelah Pilkada 2020

15 Desember 2019

Muktamar PPP Dipercepat Setelah Pilkada 2020

Muktamar IX PPP nanti bukan momen perdamaian antara PPP versi Muktamar Pondok Gede dan kubu Muktamar Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Partai Desak Muktamar PPP Digelar April 2016  

27 Maret 2016

Mahkamah Partai Desak Muktamar PPP Digelar April 2016  

Kepanitiaan muktamar diminta melibatkan dua kubu yang berseteru.

Baca Selengkapnya

Romahurmuziy: Muktamar Islah PPP Bulan Depan

24 Maret 2016

Romahurmuziy: Muktamar Islah PPP Bulan Depan

Kepengurusan baru PPP harus sebelum Mei

Baca Selengkapnya

PPP Gandeng KPK Supervisi Muktamar Islah  

4 Maret 2016

PPP Gandeng KPK Supervisi Muktamar Islah  

Wakil Sekjen PPP hasil Muktamar Bandung, Hasan Husaeri, mengatakan supervisi perlu dilakukan untuk mencegah adanya praktek politik uang.

Baca Selengkapnya

Soal Mukernas PPP, Asrul: SDA Bukan Menolak, tapi Menunda  

24 Februari 2016

Soal Mukernas PPP, Asrul: SDA Bukan Menolak, tapi Menunda  

Arsul berharap Djan dan kubunya bersedia hadir dalam mukernas untuk membahas tempat dan waktu pelaksanaan muktamar islah.

Baca Selengkapnya

Buka Mukernas PPP, Yasonna: Kalau Berkelahi, Anda yang Rugi!

24 Februari 2016

Buka Mukernas PPP, Yasonna: Kalau Berkelahi, Anda yang Rugi!

Yasonna pun menegaskan, pemerintah tidak memiliki kepentingan sama sekali dalam konflik tersebut.

Baca Selengkapnya

Djan: 22 Nama Pengurus PPP Baru dari Kubu Romi  

10 November 2014

Djan: 22 Nama Pengurus PPP Baru dari Kubu Romi  

Djan mengatakan akan mengumumkannya pekan ini.

Baca Selengkapnya

Djan Faridz Segera Umumkan Kepengurusan Baru PPP  

10 November 2014

Djan Faridz Segera Umumkan Kepengurusan Baru PPP  

Djan menggunakan jasa pengacara Humphrey Djemat untuk berperkara di PTUN.

Baca Selengkapnya

DPP PPP Djan Faridz Akan Interpelasi Menkumham  

9 November 2014

DPP PPP Djan Faridz Akan Interpelasi Menkumham  

Mereka akan mengajukan revisi daftar pengurus ke Kemenkumham.

Baca Selengkapnya