TEMPO Interaktif, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendesak pemerintah mengalihkan kewenangan pembebasan lahan untuk tol Trans Jawa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Langkah ini, dinilai akan mempercepat proses pembebasan lahan yang saat ini masih terkendala tingginya harga yang dipatok warga. "Saya akui, progress tol Trans Jawa masih terkendala pembebasan lahan," kata Soekarwo, Senin 25 Juli 2011.

Kendala ini, tambah Soekarwo, tidak hanya dirasakan Jawa Timur, melainkan juga seluruh provinsi yang dilalui tol yang melintas dari Jakarta hingga Surabaya sejauh 653,85 kilometer ini.

Beberapa masalah yang dirasakan, menurut Soekarwo, karena mayoritas warga menghendaki harga tinggi jauh di atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Dia mencontohkan, sebagian warga di sekitar Kertosono meminta harga tanahnya di atas Rp 500 ribu, padahal NJOPnya tak lebih dari Rp 250 ribu per meter persegi.

Dengan perbedaan ini, pemerintah khawatir jika dibeli maka menimbulkan ketimpangan dengan tanah-tanah di sekitarnya yang sudah dibeli sesuai dengan NJOP. "Kalau sampai ngiri akhirnya demo malah tidak akan selesai-selesai," kata Soekarwo.

Untuk menyelesaikan masalah ini, tidak bisa hanya diserahkan kepada ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang dijabat Sekretaris Daerah di masing-masing kota/kabupaten. "Harus BPN langsung supaya cepat, selama ini BPN tahu tapi tidak mau masuk," kata Soekarwo.

Selain itu, proses perhitungan harga tanah yang dilakukan tim appraisal diminta juga transparan sehingga tak membuat gejolak warga. "Kalau penaksir tanah bekerja ya harus dijelaskan, kenapa harganya segini apa pertimbanganya," ujar Soekarwo.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Jawa Timur Dachlan mengatakan, tol Trans Jawa dari Jakarta hingga Surabaya membutuhkan lahan sebesar 5.304 hektare. Dari jumlah ini, setidaknya baru dibebaskan 2.098 hektare atau mencapai 39,56 persen. "Padahal 2014 targetnya jalan sudah tersambung," kata dia.

Di Jawa Timur, tol ini terbagi ke dalam empat tahap pembangunan yaitu Mantingan-Ngawi sejauh 27 kilometer. Kemudian Ngawi-Kertosono sejauh 84 kilometer, Kertosono-Mojokerto sejauh 40,5 kilometer, dan terakhir Mojokerto-Surabaya sejauh 36,27 kilometer.

Dari empat pembangunan ini, baru dua yang sudah berjalan proses pembangunan fisik yaitu Mojokerto-Surabaya, dengan pembangunan fisik 51 persen dan pembebasan lahan mencapai 52 persen. Juga jalur Kertosono-Mojokerto dengan pembangunan fisik 34 persen dan pengadaan lahan sudah mencapai 60 persen.


FATKHURROHMAN TAUFIQ