TEMPO Interaktif, Bandung - Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menolak pemberlakuan pungutan bagi para siswa SMA dan SMK Negeri yang ikut pendidikan bela negara.

"Saya mendukung adanya pendidikan bela negara, tapi kalau membebankan iuran kepada siswa, saya dengan tegas menolak hal tersebut," kata Ketua Komisi Pendidikan Ahmad Nugraha di Gedung DPRD Kota Bandung, Kamis, 14 Juli 2011.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Kepala Bidang SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dedi Darmawan, mengatakan berdasarkan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008, pelatihan bela negara akan melibatkan seluruh SMA dan SMK Negeri di Kota Bandung.

Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya dilakukan masing-masing sekolah, saat ini berdasarkan kesepakatan dengan seluruh kepala sekolah, pelatihan dipusatkan di institusi militer selama 4 hari 3 malam dan wajib diikuti seluruh siswa baru SMA dan SMK negeri dengan biaya Rp 175 ribu per siswa.

Menurut Ahmad, dalam peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sudah jelas jika pihak sekolah tidak boleh meminta pungutan apa pun terhadap siswa. Meskipun pendidikan bela negara itu sangat diperlukan untuk melakukan pembinaan kepada siswa agar dapat menjiwai rasa nasionalisme.

Namun, kata Ahmad, seharusnya materi ini diberikan rutin oleh para guru sehingga tak perlu membebankan biaya kepada para siswa. “Harusnya guru yang memberikan dan masuk kurikulum,” kata Ahmad. “Siswa tak perlu dimobilisasi dalam satu tempat dan memungut biaya ke siswa. Apalagi dilakukan cuman tiga hari, apakah akan efektif?"

Ahmad mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima penjelasan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung terkait konsep pelatihan tersebut. "Penjelasan saja belum ada. Yang jelas, kami, Komisi D, menolak konsep memobilisasi para siswa dan memungut biaya untuk pelatihan bela negara itu," tegasnya.

Terkait hal tersebut, Komisi D, kata Ahmad, akan memanggil Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk evaluasi pelaksanaan PPDB di Kota Bandung. "Kita akan panggil dan melakukan evaluasi dengan Dinas Pendidikan terkait PPDB. Pelatihan tersebut akan menjadi salah satu agenda evaluasi kami," tandasnya.

ANGGA SUKMA WIJAYA