TEMPO Interaktif, Jakarta - Ibu Negara Kristiani Herawati mengungkapkan, 30 persen masyarakat masih memiliki kebiasaan membuang hajat sembarangan. Dari 30 persen ini, sebagian besar melakukan buang hajat di sungai. Kebiasaan buruk ini, kata Ani Yudhoyono, demikian dia biasa dipanggil, telah mengganggu kesehatan dan kebersihan lingkungan.

"Menurut data yang saya peroleh, 30 persen (masyarakat) BAB (buang air besar) sembarangan karena keterbatasan akses ke toilet. Tapi, kebiasaan ini bisa diubah," kata Ani saat memberikan sambutan dalam "Silaturahmi Jambore Sanitasi Nasional 2011" di Istana Negara, Jumat 24 Juni 2011.

Dalam acara ini, hadir pula Istri Wakil Presiden Herawati Boediono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, dan peserta Jambore Sanitasi 2011.

Ani menuturkan masih banyak ditemui masyarakat yang membuang hajat di sungai. Padahal, banyak masyarakat yang masih memanfaatkan sungai untuk mandi dan mencuci. Hal ini disebabkan di lingkungannya tidak terdapat fasilitas MCK (mandi-cuci-kakus). "Mari secara bersama membuat perubahan serius. Yang diajak pun tentunya bisa berubah," katanya.

Ani menambahkan, masyarakat yang terjangkau air bersih juga baru 50 persen. Akibat kebiasaan buruk membuang hajat dan membuang sampah sembarangan, kata Ani, akses air bersih masyarakat Indonesia berisiko tercemar limbah. "Sungai sumber air, bila tercemar artinya berisiko. Mari beri pemahaman tidak membuang sampah karena sama dengan meracuni diri sendiri," katanya.

Jika polusi air tanah bisa ditekan, menurut Ani, maka angka kematian bayi juga turut ditekan. Ia mengatakan jaminan sanitasi yang baik penting bagi generasi masa depan. "Masa depan anak adalah investasi bangsa di masa depan. Nasib tergantung kualitas anak kita, dibangun dengan gizi dan pendidikan akhlak, teknologi yang baik, dan lingkungan dan sanitasi yang baik," katanya.

Oleh karena itu, Ani meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk ikut berperan dalam membangun fasilitas MCK. "Dengan era otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam membangun fasilitas itu," ujarnya.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menambahkan perbaikan sanitasi ini dalam rangka mengejar target Milenium Development Goals 62,4 persen. Sementara, Indonesia baru mencapai 51 persen. Oleh karena itu, pemerintah menggalakan upaya pemahaman terhadap sanitasi.

EKO ARI WIBOWO