TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Hamzah Haz menyatakan DPR harus mengambil inisiatif guna menindaklanjuti keresahan masyarakat akibat kenaikan harga BBM, listrik, dan telepon. Sebab, Undang-Undang Dasar kan menyebut bahwa dalam hak bujut, DPR lebih tinggi daripada pemerintah, kilah dia, ketika dicegat wartawan, sebelum mengikuti Sidang Kabinet, di Sekretariat Negara, Senin (6/1). Menurut Hamzah, kenaikan harga tersebut bukan langkah sepihak pemerintah karena diputuskan bersama DPR. Dalam urusan ini, DPR juga diberikan amanat yang sama dengan pemerintah oleh Ketatapan MPR untuk memulihkan perekonomian. Amanat itu dituangkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang keputusannya diambil bersama oleh pemerintah dan DPR. Hamzah, yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini, menegaskan pihaknya telah meminta anggotanya di DPR untuk berinisiatif membicarakan masalah kenaikan harga-harga dengan komisi dan fraksi lain. Di sisi lain, ia membantah kenaikan itu sebagai tanda kegagalan pemerintah, seperti yang ditudingkan oleh para pengunjuk rasa. Hamzah kembali menegaskan, kenaikan harga tersebut merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi, seperti yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR. Sementara, mengenai meningkatya gelombang unjuk rasa, ia minta agar semuanya disalurkan melalui mekanisme demokrasi yang ada. (Deddy Sinaga-Tempo News Room)