TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan adanya temuan ribuan aliran dana mencurigakan di rekening pemerintah daerah. Hal itu diketahuinya dari informasi Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

"Ada ribuan (transaksi mencurigakan), kemarin saya dan pak Yunus Husein (Ketua PPATK) sudah bicara, katanya itu terkait dengan rekening di pemerintah daerah," kata Gamawan kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa 14 Juni 2011.

Soal daerah mana saja yang terdeteksi memiliki transaksi mencurigakan, Gamawan mengaku belum mengetahui pasti. Namun pihaknya dengan PPATK akan bertemu kembali untuk membicarakan temuan tersebut.

Terkait dengan temuan itu, Kementerian Dalam Negeri masih akan mendalaminya. "Kita dalami sumbernya, alirannya dari mana, caranya bagaimana," kata dia.

Bahkan untuk mendalami temuan tersebut, kementerian membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan. "Saya juga akan meminta Irjen untuk mencari record data-data seluruhnya untuk di follow up di pemeriksaan nanti," tuturnya.

Gamawan melanjutkan, daerah-daerah yang nanti diketahui memiliki transaksi mencurigakan itu tidak akan dicabut kewenangannya dalam mengelola dana transfer daerah yang berjumlah besar. Yang akan dilakukan, katanya, "Berdayakan mereka, adakan pelatihan juga kita kerjasama dengan BPKP," katanya.

Banyaknya temuan tersebut, serta kepala daerah yang terkena masalah, kata dia, disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya yakni biaya pemilihan umum kepala daerah yang mahal. "Kedua, karena otonomi daerah wewewangannya semakin besar," imbuhnya.

Sebab ketiga, yakni besarnya uang transfer daerah yang diperoleh. Tahun ini saja terdapat sekitar Rp 437 triliun dana transfer daerah. "Terakhir itu pengawasan sekarang efektif, BPK periksa tiap tahun jadi pengawasan oleh masyarakat lebih baik dan aparatur dapat pressure (menekan) untuk memproses semuanya," tutur Gamawan.

RIRIN AGUSTIA