Jenderal George Toisutta.TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat militer Andi Widjajanto menilai ada dua jenderal bintang tiga yang memiliki peluang kuat menggantikan Jenderal George Toisutta sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD). Mereka adalah Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo dan Wakil KASAD Letnan Jenderal Budiman.
Meski Pramono dinilai memiliki peluang paling besar karena kariernya paling menonjol dan Budiman dianggap paling memenuhi syarat usia. "Dari sisi usia, Budiman yang paling junior. Kalau diangkat ia bisa menjabat sampai dua tahun," kata Andi, Selasa, 14 Juni 2011.
Sedangkan Pramono, jika diangkat menjadi KSAD hanya memiliki waktu setahun. Budiman juga memenuhi syarat administratif lainnya, yaitu pernah dua kali menduduki jabatan strategis sebagai jenderal bintang tiga. Dua jabatan strategis itu adalah Komandan Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI pada Mei 2010 sampai Maret 2011 dan Wakil KSAD sejak Maret 2011 lalu. Budiman juga tercatat sebagai lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1978.
Sayangnya, tidak seperti Pramono yang berasal dari pasukan Infanteri, Budiman memiliki latar belakang pasukan Zeni. Padahal, menurut tradisi di Angkatan Darat, KSAD selalu dipilih dari pasukan Infanteri dan memiliki pengalaman sebagai pasukan khusus.
Andi menyebut ada dua calon lain yang juga memiliki peluang yang sama dari segi usia, yaitu Komandan Kodiklat TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Marciano Norman dan Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Johanes Surjo Prabowo. Tetapi, seperti Budiman, Marciano Norman dinilai memiliki peluang yang kecil.
Sumber Tempo menyebutkan Marciano memiliki latar belakang pasukan Kavaleri. Sepanjang sejarah TNI Angkatan Darat, hanya seorang jenderal dari korps pasukan Kavaleri yang pernah menjabat KSAD, yaitu Jenderal (Purn) Hartono.
Panglima TNI Agus Suhartono kemarin menyatakan sudah menyampaikan nama calon KSAD kepada Presiden. Anggota Komisi I DPR TB Hasanudin mengatakan Panglima hanya bisa mengajukan satu calon. "Kalau Presiden tidak setuju, barulah dia mengajukan calon yang lain," kata Hasasuni.
