TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rieke Dyah Pitaloka menyayangkan sikap reaktif Polri dalam menyikapi sakit radang implan payudara yang kabarnya diidap tersangka kasus pembobolan dana nasabah Citibank, Inong Malinda Dee. "Sakit memang harus diobati, tapi ini mencederai rasa keadilan publik," kata Rieke di Mahkamah Konstitusi, Kamis, 9 Juni 2011.
Hal itu, kata Rieke, tampak dari begitu cepatnya polisi merespon sakit Malinda dan biaya operasi mantan Senior Relationship Citibank itu yang menggunakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Padahal dana itu diperuntukkan rakyat miskin. "Saya banyak mengadvokasi masyarakat tak mampu yang sakit keras yang jika tidak ada yang menanggung bisa mati," kata Rieke.
Rieke menganggap, Polri sah-sah saja responsif membantu Malinda. "Tapi, seharusnya yang namanya mekanisme pelayanan kesehatan kan diutamakan untuk rakyat miskin dan tidak mampu," kata Rieke.
Seperti diberitakan, sudah lebih dari sepekan Malinda yang diduga menggangsir duit nasabahnya senilai Rp 17 miliar dirawat inap di Rumah Sakit Polri akibat radang implan payudara. Polri memutuskan memfasilitasi operasi Malinda menggunakan duit Jamkesmas.
Dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kuasa hukum Citibank Otto Hasibuan mengatakan pihaknya akan segera mendaftarkan gugatan kepada Malinda. Menurut Otto, kondisi kesehatan Malinda yang sedang sakit bukan menjadi hambatan bagi pihaknya untuk mengajukan gugatan perdata.
"Kami tidak mengada-ada. Gugatan kami ini berdasarkan fakta Malinda melakukan perbuatan tersebut (menggangsir duit nasabah) secara pribadi, dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Citibank," kata Hasibuan.
Namun, saat ditanya berapa nilai gugatannya kepada istri artis sinetron Andhika Gumilang itu, Otto belum mau menjawab. Dia beralasan, Citibank saat ini sedang menghitung kerugian yang timbul akibat ulah Malinda.
ISMA SAVITRI
Berita terkait
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
5 jam lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
20 jam lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
23 jam lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
1 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
1 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
1 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
1 hari lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini
1 hari lalu
Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat
Baca Selengkapnya30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040
2 hari lalu
Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040
Baca SelengkapnyaPolisi Tangkap Eks Manajer Restoran Hotman Paris yang Bawa Kabur Uang Rp172 Juta
2 hari lalu
Tersangka berinisial FA diduga membawa kabur uang di restoran Hotmen milik pengacara Hotman Paris
Baca Selengkapnya