TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah Australia menghibahkan dana sekitar Rp 4,5 triliun untuk membantu pencapaian program-program prioritas pendidikan tahun 2010-2014. Di antaranya adalah pelatihan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi siswa SD dan SMP.
Bantuan itu diserahkan perwakilan Pemerintah Australia, Jacquie De Lacy, kepada Menteri Pendidikan Nasional, Mohammd Nuh, dan disaksikan perwakilan Bank Dunia, perwakilan Pemerintah Belanda, ADB, dan Usaid di Jakarta, Selasa 7 Juni 2011.
Menurut Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, program prioritas sasaran Renstra 2010-2014 adalah pencapaian akses yang merata bagi wajib belajar sembilan tahun. "Di antaranya termasuk memperbaiki kualitas pendidikan di seluruh sekolah setingkat SD, SMP, termasuk madrasah. Salah satu program yang diimplementasikan adalah kemampuan mengelola bantuan operasional sekolah" kata Nuh.
Pelatihan ini, kata Nuh, ditujukan agar ada peningkatan kemampuan Kepala Sekolah, Bendahara BOS, dan Komite Sekolah. Tahun ini, ada sekitar 650 ribu pemangku kepentingan pendidikan dasar di seluruh Indonesia yang mengikuti pelatihan BOS. "Ini pelatihan BOS yang terbesar," kata Nuh." Sifatnya "once and for all"
Selain tentang pengelolaan BOS, peserta pelatihan juga akan memperoleh materi tentang pendidikan karakter, termasuk di dalamnya penguatan pemahaman Pancasila.
"Sekolah-sekolah di seluruh Indonesia membutuhkan dorongan dan dukungan penuh dalam menggunakan dana BOS yang didapatkannya. Yang penting sekolah bisa paham tentang esensi perencanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan evaluasi," kata Mendiknas.
Ia mengatakan, sekolah harus terus didorong. Tanpa ada otonomi dan akuntabilitas sekolah, maka sekolah akan menjadi robot.
Mendiknas menargetkan hingga akhir 2011 seluruh penyelenggara sekolah, khususnya jenjang SD dan SMP, sudah dapat memahami mekanisme penggunaan dan pengelolaan dana BOS.
"Sekolah di Indonesia ini, kan, jumlahnya cukup banyak dan variasinya juga sangat beragam. Oleh karena itu, sekolah-sekolah ini harus diberikan otonomi, kewenangan, dan keleluasaan, khususnya dalam mengelola dana BOS. Namun, keleluasaan itu harus diikuti dengan pengetahuan mengelola kewenangan," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya pemerintah akan memberikan penguatan kemampuan kepada kepala sekolah-kepala sekolah di seluruh Indonesia yang totalnya mencapai 500 ribu orang
MARTHA THERTINA
