Partai Persatuan Pembangunan (PPP). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan diminta untuk memilih pemimpin, bukan sekadar ketua umum partai. Selain itu, dalam muktamar yang akan berlansung Juni mendatang, kader PPP diminta untuk melawan segala bentuk pemaksaan dan tekanan. "Semua pimpinan partai diminta menjaga marwah PPP," ujar Muhamad Tafrikhan Marzuki, deklator Poros Cikini, organisasi pendukung PPP, dalam siaran persnya. Selasa, 7 Juni 2011.
Kaukus politik yang terdiri dari Generasi NU, MI, dan SI, serta Perti ini menyoroti pelaksaan Muktamar PPP yang akan berlangsung di Bandung. Partai berlambang Kakbah ini dalam Muktamar nanti didesak untuk tidak asal-asalan merekrut pimpinan partai. "Kami menolak rekrutmen partai yang tidak jelas usulnya. Yang kami butuhkan pemimpin, bukan ketua umum," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan PPP ke depan harus bisa kembali membawa roh marwah PPP ke masyarakat dan umat kembali kepada moralitas Islam, serta membuat partai Islam menjadi dambaan umat. "Pemimpin PPP ke depan harus visioner," ujar Wakil Sekretaris PPP Jawa Tengah ini.
Poros Cikini ini menyoroti bahwa hasil pemilu legislatif PPP terus merosot dari 8,5 persen hanya menjadi 5,3 persen di bawah kepemimpinan Suryadarma Ali. "Realitasnya seperti itu. PPP butuh pemimpin alternatif yang membawa perubahan besar, bukan pemimpin banci, " katanya.
