Tak Ada Parpol Bersih, Paling Brobrok Bagian Anggaran

Reporter

Editor

Kamis, 26 Mei 2011 17:32 WIB

Burhanuddin Muhtadi. TEMPO/Subekti

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kasus bekas Bendahara Partai Demokrat, M Nazaruddin terkait erat dengan carut-marutnya sistem pendanaan partai politik di Indonesia. "Nazaruddin itu korban sistem yang korup ketika partai politik selama 13 tahun ini mendapat kekuatan penuh," kata Burhanuddin, pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 26 Mei 2011.

Menurut Burhanuddin, setelah reformasi, partai politik menjadi satu-satunya institusi yang sangat berdaya menyediakan politisi-politisinya menduduki jabatan eksekutif (pemerintahan) maupun legislatif (DPR). Disisi lain pendanaan partai menjadi bagian penting membesarkan partai. Sayangnya, sistem pendanaan partai selama ini tak jelas. Posisi bendahara umum di partai menjadi pintu masuk mendapatkan dana sebesar-besarnya bagi partai.

"Reformasi partai mustahil dilakukan tanpa reformasi sistem pendanaan dan anggaran," kata Burhanuddin. "Saya kira nggak ada partai yang bersih karena menjadi bagian dari kapitalisme politik, dan bagian paling bobrok biasanya duduk di badan anggaran."

Menurut Burhanuddin, ada beberapa cara mengatasi masalah krusial semua partai. Bisa diatasi dengan meningkatkan subsidi, atu partai diijinkan membuat badan usaha. "Tapi tak boleh mengejar plat merah," kata Burhanuddin. "Di Amerika Serikat, partai buruh punya supermarket, ini bagian dari sumber daya finansial partai dan membuat interaksi partai dengan kostituennya tak hanya menjelang pemilu."

Burhanuddin mengusulkan adanya undang-undang khusus yang berisikan tentang pendanaan partai politik. Selama ini soal dana masuk dalam undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu, tapi tak begitu substansif. "Kesannya remeh temeh, sanksi tak ada, rekeningnya ratusan, individu dan badan penyumbang tak jelas," kata Burhanuddin. "Kesan saya mereka tak mau melakukan perubahan."

Dosen Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah ini curiga, pemerintah dan DPR sengaja tak mengatur pendanaan secara benar. "Jangan-jangan pemerintah dan DPR sengaja membuat ruang pendanaan partai ini gelap, karena kalau terang mereka nggak bisa main," kata Burhanuddin.

MUNAWWAROH


Berita terkait

Dana Partai Politik dari Negara Suaka Pajak

15 Januari 2024

Dana Partai Politik dari Negara Suaka Pajak

Sebagian dana partai politik terendus berasal dari perusahaan asing karena berdomisili di sejumlah negara suaka pajak

Baca Selengkapnya

Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik di DKI, Simak Besaran dan Distribusinya

14 Januari 2024

Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik di DKI, Simak Besaran dan Distribusinya

Sejumlah partai melaporkan dana kampanyenya Rp 0

Baca Selengkapnya

7 Lembaga Survei Terkenal di Indonesia Beserta Pemiliknya

6 Januari 2024

7 Lembaga Survei Terkenal di Indonesia Beserta Pemiliknya

Terdapat beberapa lembaga survei di Indonesia yang telah memiliki nama terkenal baik di kalangan politisi Indonesia maupun masyarakat.

Baca Selengkapnya

Sumber Dana Partai Politik Dilarang dari 5 Pihak Ini, Jika Melanggar Begini Sanksinya

3 November 2023

Sumber Dana Partai Politik Dilarang dari 5 Pihak Ini, Jika Melanggar Begini Sanksinya

Dana Partai Politik harus jelas asal-usulnya. Ada beberapa pihak yang sumbangannya tak boleh diterima, apa saja? Bagaimana sanksi jika melanggar?

Baca Selengkapnya

Survei LSI: Kepuasan Publik Atas Kinerja Satgasus TPPO Bentukan Polri Mencapai 86 Persen

31 Agustus 2023

Survei LSI: Kepuasan Publik Atas Kinerja Satgasus TPPO Bentukan Polri Mencapai 86 Persen

Mayoritas responden menyatakan puas dengan kinerja Satgasus TPPO bentukan Polri dalam menangani tindak pidana perdagangan orang.

Baca Selengkapnya

LSI Denny JA: Duet dengan Airlangga Buat Prabowo Unggul

15 Agustus 2023

LSI Denny JA: Duet dengan Airlangga Buat Prabowo Unggul

Elektabilitas Prabowo menduduki peringkat pertama dengan 38,2 persen.

Baca Selengkapnya

Pakar Ekonomi Usulkan Pendanaan Parpol Dibiayai Negara

8 Juli 2023

Pakar Ekonomi Usulkan Pendanaan Parpol Dibiayai Negara

Pengamat Ekonomi, Rizal Ramli menyarankan agar pandanaan parpol bersumber dari negara

Baca Selengkapnya

Kata KPU soal Dana Kampanye Pemilu 2024, Singgung Uang Elektronik dan Sumber Sumbangan

27 Mei 2023

Kata KPU soal Dana Kampanye Pemilu 2024, Singgung Uang Elektronik dan Sumber Sumbangan

KPU sampaikan berbagai hal terkait dana kampanye dalam Uji Publik Rancangan Peraturan KPU.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Baru 9 Partai yang Buka Rekening Kampanye Pemilu 2024

27 Mei 2023

KPU Sebut Baru 9 Partai yang Buka Rekening Kampanye Pemilu 2024

KPU akan memberikan akses terhadap Sidakam kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu pada setiap tingkatan, KPK, dan PPATK.

Baca Selengkapnya

Survei LSI: Prabowo Unggul Tipis dari Ganjar dan Anies

4 Mei 2023

Survei LSI: Prabowo Unggul Tipis dari Ganjar dan Anies

Survei teranyar Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan Prabowo Subianto unggul tipis dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan

Baca Selengkapnya