TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar membantah ketidakhadiran Ketua Umum Aburizal Bakrie dalam penandatanganan kontrak koalisi karena ketidaksetujuannya pada format yang baru. "Yang tanda tangan paling awal adalah beliau," ujar Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, di kantor DPP Golkar, Rabu, 25 Mei 2011.
Ia menegaskan ketidakhadiran Ical pada saat penandatanganan kontrak karena sedang berada di luar negeri. Golkar sendiri saat penandatanganan kontrak penguatan kinerja koalisi diwakili Sekjen pada Wakil Ketua Umum Agung Laksono dan Theo L. Sambuaga. "Sebelum ada jadwal penandatanganan, beliau sudah ada jadwal di Amerika."
Idrus menegaskan, delapan poin kontrak koalisi lebih menitikberatkan pada penguatan kinerja koalisi yang belum dicapai pada kontrak sebelumnya. Kontrak tidak mendegradasi peranan partai yang kritis dan pendidikan politik. "Ya kalau tidak setuju, keluar dari koalisi adalah sebagai konsekuensi dari kebersamaan."
Ia menegaskan, catatan yang tidak berjalan dalam koalisi sebelumnya di antaranya rapat mingguan dan rapat bulanan dipimpin oleh ketua umum partai dan rapat tiga bulanan dipimpin langsung Presiden. "Pertemuan intensif dilakukan membahas persoalan secara mendalam. Ini untuk menyamakan persepsi." katanya. "Kontrak koalisi tidak akan membelenggu Golkar, penandatanganan kontrak karena kesadaran, bukan keterpaksaan."
Menurutnya, kontrak koalisi tetap memberikan ruang perdebatan konseptual, mengkritisi pemerintah. Kontrak yang ditandatangani lebih mendorong pada penguatan kinerja. "Tidak ada perubahan di kabinet. DPR pun tetap tidak akan berubah, bukan sebagai cap stempel saja." katanya.
ALWAN RIDHA RAMDANI
Ia menegaskan ketidakhadiran Ical pada saat penandatanganan kontrak karena sedang berada di luar negeri. Golkar sendiri saat penandatanganan kontrak penguatan kinerja koalisi diwakili Sekjen pada Wakil Ketua Umum Agung Laksono dan Theo L. Sambuaga. "Sebelum ada jadwal penandatanganan, beliau sudah ada jadwal di Amerika."
Idrus menegaskan, delapan poin kontrak koalisi lebih menitikberatkan pada penguatan kinerja koalisi yang belum dicapai pada kontrak sebelumnya. Kontrak tidak mendegradasi peranan partai yang kritis dan pendidikan politik. "Ya kalau tidak setuju, keluar dari koalisi adalah sebagai konsekuensi dari kebersamaan."
Ia menegaskan, catatan yang tidak berjalan dalam koalisi sebelumnya di antaranya rapat mingguan dan rapat bulanan dipimpin oleh ketua umum partai dan rapat tiga bulanan dipimpin langsung Presiden. "Pertemuan intensif dilakukan membahas persoalan secara mendalam. Ini untuk menyamakan persepsi." katanya. "Kontrak koalisi tidak akan membelenggu Golkar, penandatanganan kontrak karena kesadaran, bukan keterpaksaan."
Menurutnya, kontrak koalisi tetap memberikan ruang perdebatan konseptual, mengkritisi pemerintah. Kontrak yang ditandatangani lebih mendorong pada penguatan kinerja. "Tidak ada perubahan di kabinet. DPR pun tetap tidak akan berubah, bukan sebagai cap stempel saja." katanya.
ALWAN RIDHA RAMDANI
